Jakarta, elaeis.co - Akhir tahun 2021 publik dihebohkan dengan isu kemungkinan RI membuka hubungan dengan Israel. Gonjang-ganjing ini muncul pasca kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pertengahan Desember kemarin ke Jakarta.

Ia disebut mengangkat kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Menurut laporan di media AS Axios, pemerintahan Biden sedang mencoba untuk membangun "Kesepakatan Abraham" era mantan presiden Donal Trump, yang membuat negara-negara di Timur Tengah mengakui Israel.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, merupakan salah satu negara yang coba dibawa oleh pemerintahan Trump ke dalam Kesepakatan Abraham. Namun saat itu negosiasi telah terhenti karena masa jabatan Trump berakhir.

Para pejabat AS dan Israel telah membahas berbagai cara untuk memperluas Kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir. Nama Indonesia-pun muncul dalam konteks itu.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI buka suara mengenai kabar tersebut. Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, mengatakan, Blinken memang sempat melemparkan isu ini kepada Menlu RI Retno Marsudi.

Namun Retno menyatakan bahwa hal itu masih sulit terwujud. Karena komitmen Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.

"Isu Israel muncul disampaikan oleh Menlu Blinken pada pertemuan dengan Menlu RI saat kunjungan ke Jakarta. Menlu RI sampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan," ujar figur yang juga pernah menjadi Dubes RI untuk Kanada itu dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (1/1).

Sementara itu, anggota kehormatan di Washington Institute for Near East Polic Dennis Ross mengatakan bahwa jika Indonesia melakukan normalisasi seperti membuka kantor perdagangan komersial dengan Israel, itu akan menjadi masalah besar.

"Negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang menormalkan hubungan dengan Israel, bahkan sebagai bagian dari proses, akan menandakan rekonsiliasi yang jauh lebih luas antara muslim dan Israel. Ini akan mencerminkan penerimaan Israel yang lebih luas di antara mereka yang secara historis telah menolaknya. Itu akan membuat isolasi Israel jauh lebih sulit," kata Ross, dikutip dari Jerusalem Post.

Tapi Ross tak memungkiri akan ada janji manis yang diberikan ke RI. Seperti investasi sektor swasta dan publik yang signifikan dari AS.

"Tidak diragukan lagi, jika Indonesia mengambil langkah normalisasi, itu akan mencerminkan ekspektasi keuntungan ekonominya, mengirimkan pesan kepada orang lain tentang nilai ikatan semacam itu," katanya.

Murray Hiebert, rekan senior Program Asia Tenggara di Pusat Hubungan Strategis dan Internasional, menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia, memiliki kebijakan luar negeri yang sangat independen.

"Indonesia mencari keseimbangan antara AS dan China, termasuk selama perselisihan mereka saat ini," katanya.

Ia mencatat bahwa posisi Indonesia adalah Palestina, dan bahwa banyak orang Indonesia memprotes keras pada bulan Mei selama Operasi Penjaga Tembok.

"Jakarta sering mengatakan tidak akan menormalkan hubungan sampai situasi Palestina diselesaikan, tetapi Indonesia masih mempertahankan hubungan informal dalam perdagangan dan diskusi antar agama."