Jakarta, Elaeis co - Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Aceh Tamiang, Yunus mengakui, belum semua akses transportasi ke lahan perkebunan sawit masyarakat di daerah itu masuk kategori baik. Dia sepakat kalau kondisi ini mempengaruhi pendapatan pekebun.

“Tentunya dengan kondisi yang belum layak ini, membuat ongkos panen lebih tinggi, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan petani,” kata Yunus dikutip Serambinews.com.

Untuk menanggulangi persoalan itu, menurutnya, saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan fasilitas melalui program sarana dan prasarana (sarpras). Program ini merupakan kelanjutan dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang kini sedang berlangsung.

“Kalau PSR, itu untuk meremajakan tanaman sawit milik masyarakat. Sarpras ini produk pendukungnya,” jelasnya.

Dia melanjutkan, mekanisme pengerjaan sarpras ini serupa dengan PSR karena alokasi anggarannya juga dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan harus melibatkan koperasi atau kelompok tani.

Ada delapan item bantuan yang bisa diajukan petani. Yakni paket ekstensifikasi berupa pemberian benih, pupuk dan pestisida, serta paket intensifikasi berupa pemberian pupuk dan pestisida.

Kemudian pemberian alat pasca-panen, unit pengelohan hasil, pembuatan/peningkaan jalan dan rehabilitasi tata kelola air, mesin pertanian, alat transportasi, pembentukan infrastruktur pasar.

“Namun untuk sementara ini baru empat yang bisa diusulkan. Yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, pasca panen, dan pembuatan jalan produksi. Selebihnya mungkin baru bisa diusulkan tahun depan,” bebernya.