Sampit, elaeis.co – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim), Kalimantan Tengah, menjalin kerja sama dengan Yayasan Betang Borneo Indonesia untuk melakukan pemetaan kebun sawit rakyat. Terkait dengan hal ini, dilakukan kegiatan pendahuluan yakni mengadakan focus group discussion (FGD) Pendataan dan Pemetaan Pekebun Kelapa Sawit Menuju Pengelolaan Sawit Rakyat Berkelanjutan dan Berdaya Saing.

Di sela FGD, Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Betang Borneo Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kotim agar lebih berkelanjutan dan berdaya saing sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Irawati menyampaikan, perkebunan kelapa sawit menjadi tulang punggung ekonomi di Kotim. Sektor ini berkembang sangat pesat sehingga perlu pendataan dan pemetaan yang akurat.

Kotim merupakan kabupaten dengan lahan sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No. 833 tahun 2019 tentang penetapan luas tutupan kelapa sawit Indonesia tahun 2019, luas tutupan kelapa sawit di Kotim mencapai 551.000 hektare. Sekitar 130.000 hektare diantaaranya adalah kebun sawit swadaya.

“Melalui pendataan yang lebih baik, kami berharap sektor perkebunan tidak hanya memberikan dampak ekonomi besar bagi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya dalam rilis Prokopim Kotim dikutip Jumat (20/9).

Kerja sama ini difokuskan pada pendampingan teknis bagi para petani sawit swadaya di Kecamatan Telawang, khususnya di Desa Sumber Makmur dan Desa Biru Maju. Dengan pemetaan yang tepat, diharapkan petani dapat beradaptasi dengan standar internasional, menjawab tantangan global, dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Saat ini komoditas sawit mendapat sorotan tajam dunia internasional, yang mana di tengah persaingan dagang minyak nabati dunia, muncul berbagai isu negatif. Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan sawit rakyat bisa bersaing di pasar global, sekaligus menjawab isu-isu negatif yang sering ditujukan pada sawit Indonesia,” paparnya.

Dia menegaskan bahwa Pemkab Kotim mendukung penuh keberadaan industri sawit. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan Bupati Kotim No. 39 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kotim 2020-2024.

Salah satu komponen penting yang tertuang di dalam RAD KSB Kotim ialah penguatan data yang menitik beratkan pada pendataan dan penataan kebun sawit swadaya.

"Hasil dari kerja sama ini tentu belum meng-cover seluruh kebun sawit swadaya di Kotim. Masih banyak kebun sawit milik masyarakat yang harus didata dan dipetakan. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk dapat kiranya mendorong percepatan pendataan dan pemetaan seluruh kebun sawit swadaya," tukasnya.

Sepnita, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim menambahkan, pendataan dan pemetaan sawit swadaya sudah dilakukan sejak tahun 2019. Yang pertama oleh Yayasan Javlec Indonesia di Kecamatan Parenggean seluas 5.366 hektare secara by name, by address, by spasial.

Kemudian tahun 2022 pemetaan di Kecamatan Mentaya Hulu seluas 200 hektare melalui dana APBD Kotim, kerja sama dengan Yayasan Teropong seluas 3.929,83 hektare, dan dengan Yayasan Javlec Indonesia seluas 679 hektare.

“Kita mengharapkan upaya ini bisa mendorong tata kelola perkebunan sawit yang baik dan berkelanjutan di bumi Habaring Hurung,” ujarnya.