Pekanbaru, elaeis.co  - Provinsi Riau memiliki 3,38 juta haktare luas perkebunan sawit atau 20,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada data lain disebutkan, luasan perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 4 juta haktare.

Hal ini dikemukakan Sekjen DPP Apkasindo DR Rino Afrino saat menjadi narasumber tentang sawit Indonesia dalam rapat kerja daerah (Rakerda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau di Pekanbaru, Sabtu (23/9).

"Riau merupakan penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Sekitar 60 persen luasan kebun sawit di Riau adalah milik petani swadaya," kata Rino.

Selain Riau, lanjut Rino, ada 22 provinsi di Indonesia yang setiap tahunnya mengekspor minyak sawit mencapai 3 juta ton ke seluruh dunia. "Jadi negara yang bisa tumbuh kelapa sawit, petaninya sejahtera," terangnya.

Diskusi tentang sawit masa depan tersebut berjalan lancar yang ditaja oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Pada kesempatan itu, moderator Satria Utama Batubara juga menghadirkan sekretaris eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau, Maryanto, beserta Bidang Kompartemen Sustainability Hendy Wahyudi sebagai narasumber.

Dengan luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, berbagai serangan miring terhadap kelapa sawit Indonesia dilakukan oleh Uni Eropa, sebab luasan 130 juta haktare kebun kedelai di dunia terdapat di Eropa, tetapi tidak mampu melawan minyak kelapa sawit dari Indonesia.

"Berbagai hambatan perdagangan minyak kelapa sawit sengaja diciptakan di pasar internasional, berbagai skema diciptakan, kampanye negatif tentang sawit dan pada intinya perang dagang itu sengaja diciptakan Uni Eropa," jelas Hendry Wahyudi.

Begitu besar manfaat kelapa sawit, anugerah Tuhan kepada masyarakat Riau dan petani kelapa sawit di Indonesia, namun persoalan kelapa sawit juga dimunculkan dari dalam negeri sendiri, di antaranya banyak aturan tentang usaha kelapa sawit yang tumpang tindih.

"Selain perizinan yang begitu banyak, munculnya peraturan di daerah yang memberatkan bersifat pungutan atau retribusi serta status lahan perkebunan yang terus menjadi persoalan dan banyak lagi masalah tersebut sengaja dimunculkan dari dalam negeri," ujar Hendry Wahyudi.

Dari analisis narasumber Apkasindo dan Gapki tentang kelapa sawit, muncul kesimpulan yang disampaikan moderator, yaitu kelapa sawit merupakan anugerah Tuhan untuk rakyat Riau, selain dinikmati langsung oleh petani. Pada tahun 2023 luasan kelapa sawit Riau menghasilan Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar dari pemerintah pusat, yaitu ebih dari Rp 83 milyar untuk pembangunan di Riau.

Dalam pembukaan Rakerda JMSI Riau, dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara JMSI Riau dengan DPW Apkasindo Riau. Nota kesepahaman ditandatangani Ketua JMSI Riau H. Dheni Kurnia dan Ketua DPW Apkasindo Riau KH Suher.

Ada tiga poin yang disepakati dalam MoU JMSI Riau dengan Apkasindo Riau, meliputi peliputan atau publikasi kegiatan sektor perkebunan kelapa sawit di Riau, penyelenggaraan seminar dan pelatihan, dan usaha bersama yang saling menguntungkan antara JMSI dengan Apkasindo.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Yulisman serta seluruh pengurus JMSI Provinsi Riau dan JMSI kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Selain memberikan apresiasi, Yulisman juga memuji keberhasilan Ketua JMSI Riau Dheni Kurnia menjadikan JMSI sebagai organisasi pengusaha media yang sangat diminati perusahaan-perusahaan pers di Riau.

"Buktinya, JMSI Riau mampu menghimpun anggota lebih dari 150 perusahaan pers di Riau. Ini tentu karena sosok dan kharisma Bang Dheni Kurnia sebagai tokoh pers Riau dan anak jati Melayu," ungkapnya.

Ke depan, Yulisman berharap JMSI lebih profesional lagi di dalam pemberitaan. "Saya juga berharap teman-teman JMSI dapat bersinergi dengan pemerintah. Apalagi dengan diperolehnya DBH Sawit, diharapkan semua pihak mendapatkan manfaat," harap Yulisman.