Jakarta, Elaeis.com - Lima bulan lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, sudah melaporkan progres berjalannya Moratorium Sawit selama tiga tahun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, laporan KLHK sampai saat ini belum ditanggapi oleh mantan Gubernur Jakarta tersebut. 

"April lalu, Buk Menteri sudah sampaikan progres Moratorium Sawit ke Pak Presiden. Tapi belum ada tanggapan dari Pak Presiden," kata Direktur Jenderal PKTL Kementerian LHK RI, Ruandha Agung Sugardiman dalam wabinar MORATORIUM SAWIT: Apa Setelah Tanggat 3 Tahun? yang ditengok Elaeis.co, Kamis (23/9).

Tidak hanya ke Presiden kata Ruandha, data-data Moratorium Sawit juga sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian. 

"Data yang kita laporkan secara garis besarnya, kita sudah mengidentifikasi sawit dalam kawasan hutan. Dan teridentifikasi seluas 3,37 juta hektare sawit berada dalam kawasan hutan saat ini," kata dia.

Dalam 3,37 juta hektare itu lanjutnya, ada 761 ribu hektare yang sudah melakukan proses permohonan pelepasan secara prosedural. Sementara sekitar 2,6 juta hektare lagi masih belum diproses. 

Ruandha juga tidak menampik tantangan yang dihadapi diawal berjalannya tugas yang diemban KLHK dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tersebut.

"Awalnya, KLHK, Kementan dan Kemenko Perekonomian sulit menemukan angka pasti luas perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Karena masing-masing institusi membawa data sendiri," kata dia.

Setelah dikoordinasikan Kemenko Perekonomian, maka semua pihak yang duduk semeja waktu itu, mendapatkan angka pasti bahwa 3,37 juta hektare sawit yang berada dalam kawasan hutan saat ini.

"Angka itu kemudian kita proses lebih lanjut. Kendati Moratorium Sawit telah berakhir pada 19 September lalu, kita punya beberapa langkah yang akan dilakukan melalui UUCK," pungkasnya.