Jakarta, Elaeis.co - Empat asosiasi petani kelapa sawit sudah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar moratorium dilanjutkan. Namun hingga kini permintaan itu belum ditanggapi oleh Jokowi.

"Surat sudah dikirim ke Presiden. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada respon positif dari pemerintah," kata Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto dalam wabinar 'Industri Sawit Berkelanjutan, Kebijakan Pasar dan Nasib Petani Swadaya', Rabu (6/10).

Menurut Darto, moratorium sawit perlu dilanjutkan karena selama tiga tahun berjalannya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 itu, belum ada hal-hal spesifik yang dilakukan pemerintah terkait aspek-aspek yang disebutkan dalam Inpres tersebut.

Dia menilai, Kementerian Perekonomian yang memimpin kebijakan itu, sampai berakhirnya Inpres tersebut pada 19 September lalu, belum ada action yang real.

"Sebagai contoh, pendataan petani sawit baik dalam kawasan hutan maupun di Areal Penggunaan Lain  (APL), tidak dilakukan oleh pemerintah. Padahal dalam Inpres disebutkan," kata dia.

Justru yang kerja keras soal pendatan itu organisasi petani sawit dan CSO. "Yang lebih maju saat moratorium, pada aspek peremajaan sawit rakyat (PSR). Itupun Karena ada pendanaan di sana," kata dia.

Padahal kata Darto, relevansi moratorium sawit ini cukup siknifikan bagi tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Namun, untuk menekan laju ekspansi lahan, sebagian petani juga berkeinginan agar ekspansi lahan jangan diteruskan. Alasannya karena situasi produksi nasional sudah melebihi kapasitas.

"Tahun 2018, ada stok produksi sawit yang tersisa sekitar 2,5 juta ton. Di tahun 2019, sebesar 3,5 juta ton dan 2020, 5 juta ton. Kalau pemerintah ingin memperluas lahan lagi, maka stok sawit dari tahun ke tahun akan melimpah," kata dia.

"Nah, kalau melimpah, akan berbahaya pada petani sawit. Mulai dari sisi harga dan suplai bahan baku dari para petani sawit ke pabrik juga akan berdampak," pungkasnya.