https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Jokowi: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!

Jokowi: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Sidoarjo, Senin (22/08). Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr


Jakarta, elaeis.co - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar serius memberantas mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah hanya menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

“Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan mengurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” katanya dalam pernyataan resmi Humas Setkab.

Pernyataan itu diungkapkan Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/08).

Dia menuturkan bahwa saat ini khususnya di Jawa Timur masih ada sekitar tujuh juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Itu sebabnya jajaran Kementerian ATR/BPN didorong untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah, yaitu sertifikat,” tambahnya.

Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah. Konflik maupun sengketa tanah yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, menurutnya, dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.

“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’. (Mereka) enggak bisa apa-apa, ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Presiden mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau, itu sebetulnya bisa,” ujarnya.

 

Komentar Via Facebook :