Medan, Elaeis.co - Sama seperti petani sawit lain di daerahnya, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kota Subulussalam, Ir Netap Ginting, masih menyimpan rasa kesal atas sortasi timbangan tandan buah segar (TBS) yang dilakukan pabrik kelapa sawit (PKS). Pemotongan timbangan yang melebihi ketentuan pemerintah dianggap sebagai perampokan.

Saat diundang ke sosialisasi pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subulussalam di Hermes Hotel Subulussalam, Kamis (22/7) sore, Netap langsung menumpahkan unek-uneknya. Kepada Kepala KPP Pratama Subulussalam, Mohamad Syafei Harahap, dia ajukan pertanyaan ke mana kira-kira perginya TBS petani yang dipotong PKS.

“Kepada Pak Syafei kami sampaikan keluhan kami soal sortasi TBS petani yang gila-gilaan di PKS. Lalu kami tanyakan, kalau berat TBS petani dipotong, siapa yang bayar pajaknya,” kisahnya kepada Elaeis.co, Jumat (23/7).

Berdasarkan penjelasan Syafei, kuat dugaan sortasi TBS tersebut digunakan PKS untuk membayar sebagian kewajiban pajak kepada pemerintah. Di forum tersebut Syafei menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. 

Berdasarkan PMK itu, pajak hanya akan dikenakan kepada pihak PKS sebagai pembeli akhir TBS. Namun pihak PKS diduga tidak mau menanggung kewajiban sendirian sehingga diam-diam membebankan sebagian pajak itu ke penyuplai TBS.

“Jadi, secara tak langsung petani sawit sebenarnya sudah ikut bayar pajak,” kata Netap.

Netap tidak datang sendirian ke acara sosialisasi itu, dia mengajak belasan petani sawit lainnya. Sosialisasi tersebut memang sengaja digelar bagi petani dan pebisnis sawit.

“Datang memenuhi undangan sosialisasi menunjukkan kami mau bayar pajak. Para petani sawit, apapun yang terjadi, siap berkontribusi dalam pembangunan negara dan Kota Subulussalam melalui pajak,” tukasnya.