Jakarta, elaeis.co - Sekretaris DPW APKASINDO Aceh, Fadhli Ali menilai dalam menyelesaikan permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit, pemerintah justru menggunakan jurus mabuk. Sebab kebijakan yang diberlakukan justru berimbas negatif bagi para petani.

"Maka ikut mabuk semua lah petani kelapa sawit," ujarnya, Jumat (17/6).

Salah satu contohnya yakni di sektor ekspor CPO. Sedang tinggi-tingginya harga kelapa sawit dan CPO, pemerintah justru menutup keran ekspor untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. 

Alhasil, harga TBS rontok hingga saat ini. Malah Indonesia seperti kehilangan pasar ekspor dunia, sebab hingga saat ini hampir 52 pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh belum bisa lakukan ekspor.

Akibat hal itu, harga TBS di Aceh kini hanya hanya sebesar Rp1350/kg-Rp1600/kg. Terutama untuk petani swadaya. Dibandingkan dengan harga penetapan Dinas Perkebunan, harga tersebut lebih rendah hampir 50%. Dimana harga penetapan mencapai RpRp2500-Rp2600/kg.

"Harga penetapan ini hanya dapat dinikmati oleh petani plasma atau mitra perusahaan. Padahal di Aceh, petani plasma itu sangat sedikit," ujar 

Cerita Fadhli, dari total 530 ribu hektare kebun kelapa sawit 52 persen adalah milik petani swadaya. Sebagian besar lagi adalah kebun perusahaan dan sebagian kecil petani plasma.

"Jadi aneh, harga penetapan hanya bisa dinikmati oleh petani plasma yang jumlahnya justru sangat kecil. Ini lah kita minta pemerintah kembali memperhatikan nasib petani swadaya. Jangan bisanya menetapkan harga saja tanpa melihat di lapangan,"  paparnya 

"Ini harus dihentikan. Takutnya petani ogah mengurus kebun sawit. Kalau petani sudah ogah mengurus sawit minyak goreng akan dari mana?," Imbuhnya.