Pasir Pangaraian, elaeis.co - Sejak lima belas tahun yang lalu, masyarakat Desa Teluk Sono dan Desa Sei Juragi (Sinama Ninik) Kecamatan Bonaidarussalam, Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, menuntut jatah kebun plasma kepada PT Subur Arum Makmur (SAM). Tapi hingga saat ini perusahaan perkebunan sawit itu belum melaksanakan kewajibannya.

Berulang kali masyarakat melakukan aksi di areal perkebunan PT SAM, namun tidak ada hasil dan dukungan dari pihak Pemkab Rohul. Bahkan masyarakat dua desa itu sudah sering dimediasi oleh DPRD Rohul, namun iktikad baik perusahaan belum kelihatan.

"PT SAM itu sudah lama mengingkari kewajibannya, kami masyarakat sudah muak dengan sikap manajemen perusahaan. Kalaulah mereka punya iktikad baik, pasti mereka menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD," kata Toni, warga Desa Sei Juragi kepada elaeis.co, Kamis (9/6) siang.

Menurutnya, konflik agraria yang terjadi di wilayah itu seolah tidak bisa ditangani pihak pemerintah. Masyarakat menduga ada yang tak beres sehingga Pemkab Rohul tidak menindak perusahaan tersebut.

"Tak mungkin Pemkab Rohul tak bisa menyelesaikannya, sebab kebun plasma sudah menjadi kewajiban perusahaan. Jangan ada permainan oknum di atas penderitaan rakyat. Kenapa kami ngomong begitu, sebab sudahlah perusahaan tanpa HGU dan belum memiliki banyak izin, perusahaan masih saja dibiarkan pemerintah menguasai tanah ulayat kami," ujarnya.

Karena perusahaan tidak lagi menghormati masyarakat yang ada di wilayah itu, maka pemerintah mulai mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat didesak mencabut semua izin PT SAM. 

"Yang kami tuntut itu adalah kewajiban perusahaan, lalu kenapa diabaikan. Kami minta pemerintah serius menangani ini, jangan diam saja," tegasnya.

"Dan kalau tidak juga ada tanggapan dari pemerintah, maka kami akan membikin cara kami sendiri. Jangan salahkan masyarakat kalau menduduki perusahaan itu dengan caranya sendiri pula. Sebab, kami merasa tidak ada pembelaan dari pemerintah, makanya terus disepelekan selama ini oleh perusahaan," tambahnya.