Kaltim, elaeis.co - Dalam rangka pengembangan usaha perkebunan besar swasta (PBS) komoditi kelapa sawit, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyiapkan lahan di daerah tersebut. 

Hingga 2021, lahan yang dicadangkan berupa ijin lokasi bagi 405 perusahaan dengan areal seluas 2.889.435 hektare.

Dimana, 342 PBS telah memiliki ijin usaha perkebunan 2.532.323 hektare dan 236 perusahaan sudah memiliki hak guna usaha (HGU) seluas 1.302.021 hektare.

Karena itu pula, pada Jumat pekan lalu, Dinas Perkebunan Kaltim melakukan pertemuan Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP). 

Pertemuan koordinasi GUP ini diikuti 30 peserta melibatkan dinas perkebunan atau yang membidangi perkebunan kabupaten/kota, GAPKI, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan Impartial Mediator Network.

Menurut Kepala Bidang Usaha Disbun Kaltim, Taufiq Kurrahman, pertemuan itu juga bagian dari untuk menyelesaikan kasus gangguan usaha perkebunan di Kaltim yang terdapat 52 kasus,  terdiri dari 41 kasus konflik lahan dan 11 kasus non lahan.

"Tujuan pertemuan ini, tidak lain untuk menciptakan koordinasi multi sektor dan multi pihak yang berkonflik. Selain itu, memberikan arah kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik usaha. Terpenting itu, bagaimana penyelesaian konflik secara win win solution," kata Taufiq dilansir dari laman resmi Disbun Kaltim.

Pemerintah pada intinya kata Taufiq melaksanakan pertemuan ini sebagai bentuk upaya penanganan, penyelesaian konflik/gangguan usaha perkebunan yang masih diproses.

Diharapkan penyelesaian konflik/gangguan usaha perkebunan menjadi jaminan keamanan dan investasi dalam berusaha pada sektor perkebunan di Kaltim.

Rencana pertemuan identifikasi dan mediasi tahun 2022 akan dilaksanakan delapan kali di tingkat kabupaten melibatkan Disbun Kaltim dan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten, perusahaan perkebunan dan masyarakat yang berkonflik, Impartal Mediator Network serta pihak terkait lainnya sesuai hasil rumusan pertemuan yang ditandatangani masing-masing pihak.

"Pertemuan identifikasi dan mediasi konflik kita laksanakan Maret hingga Juni 2022 mendatang di masing-masing lokasi konflik sebanyak delapan kali pertemuan mediasi," pungkas Taufiq.