Jakarta, Elaeis.co - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5). Raker bertajuk ‘Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia, Permasalahan dan Solusinya’ itu dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

Dalam paparannya, Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, mengungkapkan contoh-contoh anomali data penerima yang menyebabkan tidak cairnya dana bantuan sosial.

“Tentrem Wahyuni, ini nerima tiga Pak. NIK-nya sama, jadi kita ambil satu. Tentrem itu tetap dapat, tapi memang tidak tiga. Jadi setelah kita cek, baru kita tunjukkan dan kemudian nama padan capil dan tidak terpilih karena dia ganda. Ini contoh-contohnya,” katanya, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Ada pula penerima bansos yang memiliki nama unik sehingga bank tidak bersedia menyalurkan bantuan. Diantaranya bernama IT dan THR. “Lha wong namanya itu memang IT, pak. Di data kependudukan itu namanya IT. Namanya NA70, gak mau, padahal NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT, namanya THR, gak mau cairkan,” kata Risma.

Oleh karena itu, menurutnya, Kementerian Sosial akan mengambil alih status mereka. “Kasihan mereka, memang berhak menerima. Cuma namanya seperti ini,” katanya.

Ia menambahkan ada pula penerima bansos yang lahir di tahun 2043 maupun 2060. “Ini ada lahir, mohon maaf pak, ini data lama, jadi ada yang lahir tahun 2043. Ada yang lahir 2060, Bank gak mau. Ini bukan kesalahan penerima kan pak? Karena bank gak mau, jadi akhirnya dipindah ke PT Pos. Sekarang ini lagi persiapan untuk ke PT Pos,” katanya.

“Ini tadi IT namanya. Dusunnya Null gak mau juga. Kemudian RW-nya Null. Ini gak ada datanya. Jadi gak bisa ini. Ini sekarang lagi kita rekap untuk kita betulkan,” pungkasnnya.