Palembang, elaeis.co - Pemprov Sumatera Selatan (sumsel) terus menyempurnakan dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Targetnnya penyusunan produk hukum berupa peraturan gubernur (pergub) akan rampung pada Juli 2023.

Sejumlah pihak diminta memberikan masukan terhadap draf Dokumen RAD-KSB yang telah disusun, salah satunya lewat konsultasi publik yang menghadirkan pihak BKSDA Sumsel, asosiasi pengusaha sawit dan asosiasi petani sawit, serta akademisi dan lembaga penelitian.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Ir Agus Darwa MS, konsultasi publik diarahkan untuk finalisasi dokumen dan selanjutnya akan diajukan sebagai rancangan pergub. "Nantinya pergub ini akan jadi acuan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Sumsel," katanya dalam keterangan resmi Pemprov Sumsel.

"Setelah menjadi pergub, nanti akan ada sanksi yang mengikat para pelaku sawit jika melanggar aturan," tambahnya.

Menurutnya, luas areeal pertanian Sumsel mencapai hampir 10 juta hektare, 3,8 juta hektaar dianntaranya  untuk subsektor perkebunan. Luas perkebunan kelapa sawit sendiri saat ini lebih dari 1 juta hektare dan saat ini ada 276 perusahaan perkebunan sawit di Sumsel.

"Sawit selalu menjadi isu, mulai dari kelangkaan minyak goreng, harga TBS, hingga tudingan negatif terkait masalah lingkungan dan sosial budaya," sebutnya.

"Itu sebabnya dibutuhkan perencanaan yang komprehensif untuk dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. RAD-KSB disusun bukan hanya untuk Dinas Perkebunan, tetapi juga untuk pihak swasta. Semua pihak bertanggung jawab terhadap perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya," imbuhnya.

Dia mennyampaikan terima kasih kepada lembaga non profit World Agroforestry - ICRAF Indonesia yang memfasilitasi dan mendukung penyusunan RAD-KSB Sumsel.

"Semoga komitmen kita dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan bisa terwujud. Dengan adanya peningkatan iklim usaha komoditas sawit, maka pekebun akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas, terjadi percepatan sertifikasi ISPO, dan pada akhir akhirnya target SDGs juga tercapai," sebutnya.

Koordinator Proyek Peat-IMPACT World Agroforestry Indonesia, Feri Johana, mengatakan, mandat penyusunan RAD-KSB menjadi peluang bagi Pemprov Sumsel dan para pihak untuk dapat mewujudkan komitmen perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan.

"Dengan luasan yang cukup signifikan, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif untuk dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan agar selaras dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29 persen secara mandiri," katanya.