Jakarta, elaeis.co - Kebutuhan CPO dalam negeri diprediksi akan semakin besar tahun depan. Terlebih saat pemerintah tengah fokus untuk mengembangkan biodiesel dan juga bensin sawit (Bensa).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasindo Perjuangan, Drs A Sulaiman H Andi, hadirnya beragam program pemanfaatan CPO dalam negeri turut mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani.

"Melihat kebutuhan dalam negeri yang besar, kita berharap industri kelapa sawit berkelanjutan seperti yang ditargetkan pemerintah terwujud," ujar Andi kepada elaeis.co, Selasa (27/12).

Untuk produksi, Andi mengaku belum dapat memastikan apakah akan terjadi kenaikan atau justru penurunan. Namun ia menilai produksi masih akan stabil seperti saat ini. Sebab, program PSR yang digadang-gadang oleh pemerintah justru belum juga mencapai target atau berjalan maksimal.

"Kalau terkait harga, tentu banyak yang faktor akan mempengaruhi. Misalnya naiknya pajak ekspor, serta harga CPO di pasar global. Sebab sebagian besar CPO Indonesia di ekspor ke mancanegara," paparnya.

Andi berharap perkebunan kelapa sawit Indonesia terus berkembang. Sehingga taraf hidup para petani kelapa sawit juga akan lebih terjamin.

"Saya rasa dengan adanya bensa dan biodiesel tadi berpengaruh terhadap harga TBS juga," imbuhnya.

Bukan hanya itu, tahun 2023 ia berharap pemerintah hadir membantu petani swadaya yang tergabung dalam koperasi untuk mendapatkan PKS mini. Sehingga petani dapat menghasilkan CPO sendiri.

"Hasil CPO itu sendiri bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintah untuk produksi biodiesel dan bensin sawit (Bensa)," jelasnya.

Jika sudah begitu lanjut Andi, petani tidak lagi hanya menjual tandan buah segar (TBS) hasil kebun mereka, namun juga menghasilkan CPO untuk kebutuhan dalam negeri atau bahkan ekspor ke pasar dunia.

"Kita yakin dengan begitu kesejahteraan masyarakat semakin terjamin," tegasnya.

Terkait kemampuan dan kesanggupan, Andi mengatakan bahwa petani sanggup dan mampu. Sebab petani swadaya Indonesia sudah berkecimpung lebih dari 25 tahun. Artinya pengalaman petani sudah cukup bagus.

"Memang di sektor hilir selama ini belum diberi kesempatan. Ya mudah mudahan adanya program dari pemerintah seperti BPDPKS, mendukung petani untuk mendapatkan PKS mini tadi," ujarnya.

"Ini sudah waktunya, karena 41% kebun kelapa sawit yang ada adalah kebun rakyat. Wajarlah harus punya PKS. Masak luasan segitu tidak memiliki PKS," imbuhnya.