Pekanbaru, Elaeis.co - Sudah seminggu lebih Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Tapi sepertinya aturan itu tidak berjalan dengan baik. 

Pasalnya, minyak goreng yang seharusnya dijual dengan harga murah justru menjadi barang langka. Ritel yang menjadi salah satu penyalur minyak goreng murah itu justru kehabisan stok sejak awal aturan itu diberlakukan.  

Sugianto, menjadi salah satu anggota dewan yang nyinyir soal minyak goreng ini. Sekretaris Komisi II DPRD Riau itu mengaku banyak masyarakat yang mengadu padanya terkait kelangkaan minyak goreng saat ini. 

Dia melihat ada dua hal yang menjadi persoalan saat ini. Pertama adalah permainan pasar yang diduga ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan subsidi pemerintah terhadap minyak goreng. 

Kedua adalah ketidaksiapan pemerintah ketika memberikan kebijakan. Di mana kebijakan itu diambil, namun tidak diimbangi dengan aksi-aksi pendukung kebijakan itu. 

"Kalau programnya, aturan yang dikeluarkan kemendag itu bagus. Tapi praktik di lapangan itu juga harus diimbangi dengan tim-tim yang lain," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ketika berbincang dengan elaeis.co, Selasa (8/2). 

"Sekarang ini antara peraturan dan kenyataan di lapangan memang jauh berbeda. Apakah mereka menahan stok? Ataukah mereka tidak mensuplai? Ini kan salah satu kendala yang terjadi di lapangan," ujarnya. 

Dia juga menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja menimbun atau menyelewengkan minyak goreng murah ini. 

"Kalau untuk indikasi menimbun, itu mungkin bisa terjadi. Tapi memang masih belum ada fakta dan temuan," tambahnya. 

Sugianto juga dengan tegas meminta kepada pemerintah agar segera bertindak. Dia berharap pemerintah segera turun untuk melakukan operasi pasar, serta menelusuri setiap jalur distribusi minyak goreng. 

"Makannya saya bilang, dari mulai produsen, kemudian agen besar, penyalurnya, itu memang pemerintah harus turun. Disinkronkan lah semuanya mulai dari atas sampai bawah. Jadi harus dikejar jalurnya," katanya. 

"Dari produsen sampai ke konsumen itu menang benar-benar harus didudukkan, agar diketahui titik masalahnya, jangan sampai masyarakat nanti kena korban akibat kebijakan, jangan sampai pedagang kecil juga kena imbas," pungkasnya.