Jambi, elaeis.co - Kementrian Pertanian (Kementan) klaim bahwa program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) akan lebih maksimal jika dikelola olehnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam menjawab desakan Komisi IV DPR RI terkait kebijakan PSR beberapa waktu lalu.

Desakan itu muncul lantaran Kementan dinilai lebih memahami persoalan perkebunan. Sementara saat ini PSR dikelola oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menanggapi soalan itu, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dhermawan Harry Oetomo mengatakan sebaiknya Kementan fokus dengan urusan pangan hingga swasembada pangan. "Janganlah urusan sawit diikutsertakan untuk keberhasilan Kementan," katanya kepada elaeis.co, Senin (18/4).

"Buktinya berpuluh tahun siapa yang membina petani sawit. cobalah koreksi dulu di daerah mana ada yang secara detail paham dengan masalah sawit," imbuhnya.

Menurutnya program ini sudah tepat dikelola langsung oleh BPDPKS. Sebab merupakan badan layanan umum. Sementara program tersebut adalah program Presiden Joko Widodo.

"Tinggal bagaimana BPDPKS lakukan proses pembenahan saja," terangnya.

Menurutnya proses PSR tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab urusan verifikasi pun di daerah tidak pernah cepat terselesaikan.

"Kemudian apa jaminan Kementan mampu mensukseskan program PSR, ke depannya. Sementara ASN yang paham perkelapasawitan boleh dibilang nihil. Jadi, sudahlah urus dulu masalah pangan," tuturnya.

Selain pangan, Harry meminta Kementan lebih fokus pada ketersediaan pupuk. Terutama pupuk subsidi khusus untuk perkebunan  Sebab saat ini sangat dibutuhkan oleh petani kelapa sawit dari Sabang-Merauke.

"Sampai saat ini urusan kelangkaan pupuk subsidi belum terselesaikan. Alangkah baiknya ini menjadi fokus Kementan," tandasnya.