Nusantara 

Kerugian Sudah Rp14 Triliun, Petani Sawit Siapkan Penagihan

Kerugian Sudah Rp14 Triliun, Petani Sawit Siapkan Penagihan
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung bersama salah seorang petinggi santri di Riau. foto: ist

Jakarta, elaeis.co - Sepanjang turbulensi harga Tandan Buah Sawit (TBS) terjadi, lelaki 48 tahun ini ekstra mondar-mandir. Sebentar sudah ke sejumlah daerah menengok situasi dan kondisi petani. 

Habis itu sudah terbang pula untuk rapat di Jakarta, belum lagi melayani permintaan live atau wawancara dengan ragam media. “Mau tak mau harus ekstra kerja keras. Sebab menenangkan petani Apkasindo yang jutaan orang, enggak mudah. Ragam isue telah membikin kami teramat gelisah,” kata Ketua Umum DPP Apkasindo ini kepada elaeis.co tadi pagi. 

Lelaki yang jamak dipanggil Gulat Manurung ini masih bercokol di Jakarta. Kemarin doktor lingkungan jebolan Universitas Riau ini menghadiri rapat Kemenko Perekonomian, Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Lepas itu menghadap Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jenderal Purn Moeldoko dan tadi pagi rapat mendadak pula dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).    

“Kami benar-benar babak belur oleh isue yang ada. Dan isue bahwa larangan ekspor itu merugikan PKS dan refinery, salah besar. Yang rugi besar itu ya petani, kami. Kalau dampaknya kepada PKS dan Refinery hanya menunda untung besar,” ujar ayah dua anak ini. 

Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kemudian cerita bahwa sejak adanya informasi kalau larangan ekspor bakal diberlakukan, harga TBS langsung ginjang-ganjing hingga menukik sampai 75%. 

“Kalau kami hitung kerugian kami selama 19 hari sejak pelarangan ekspor, nilainya sudah mencapai Rp14,478 triliun. Hitungan ini berdasarkan selisih harga normal dengan harga Turbulensi saat ini. Posko Pengaduan TBS Apkasindo menyebut turbulensi itu sudah di angka Rp1.550,” Gulat mengurai.

Dan Gulat kemudian mengingatkan bahwa kerugian petani ini enggak akan diiklaskan begitu saja. “Kalau pekan ini larangan ekspor dicabut, kami akan menagih kerugian kami ini ke negara. Biar negara yang menagih ke PKS dan refinery. Tukang tagihnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan,”katanya.

Alasan menagih itu kata Gulat sangat kuat. TBS dibeli dengan harga turbulensi, sementara CPO dan turunannya yang menumpuk di tangki timbun, akan dijual dengan harga normal saat larangan ekspor dicabut presiden. 

“Wajar dong kami menuntut hak. Makin lama larangan ekspor dicabut makin bagus. Anggap saja kami sedang menabung. Kerugian kami tadi tak harus dibayar pakai duit. Bisa juga dengan pupuk gratis, bukan pupuk subsidi ya. Satu lagi, jangan sesekali sumber duit ganti rugi itu dari BPDPKS, sebab BLU ini enggak ada hubungannya dengan turbulensi yang sedang terjadi,” Gulat menegaskan.

Gulat lebih detil menekankan bahwa kejadian kerugian petani tadi enggak sama dengan persoalan kelangkaan minyak goreng sawit (mgs). “Berkali-kali saya bilang bahwa mgs khususnya yang curah, tidak langka. Mgs itu ada di pabrik. Alirannya mampet oleh distributor dan ribetnya birokrasi. Keribetan dan kendala distributor ini kan tupoksinya Kemeterian Perdagangan,” katanya. 

Sayangnya, situasi tadi kata Gulat justru dimanfaatkan oleh industry hilir. Mereka membangun suasana menyeramkan bahwa seolah-olah larangan ekspor telah membikin CPO segera busuk, tangki penuh, dan lain-lain. 

“Kalau merujuk pada data hasil investigasi kami, disain tangki timbun baru penuh setelah 60 hari. Tangki timbun refinery malah punya daya tampung setahun. Sekarang, larangan ekspor baru 19 hari sudah muncul isu kalau tangki timbun sudah penuh. TBS kami pun di-lockdown. Ini kan enggak lucu,” katanya.



 

Editor: Abdul Aziz