Jakarta, Elaeis.co - Persoalan pupuk masih jadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Bukan cuma soal pupuk nonsubsidi, tapi juga pupuk subsidi yang diperuntukkan bagi petani kecil. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menyebutkan, setiap kali reses, selalu masalah pupuk subsidi ini dikeluhkan para petani di seluruh penjuru tanah air. 

"Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini jadi persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sebenarnya masalah klasik, tapi sampai sekarang belum terselesaikan," kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima elaeis.co, Jumat (28/1).

Para petani, kata Puan, mengeluhkan ketersediaan pupuk subsidi yang langka. Juga harganya yang melampaui harga eceran tertinggi (HET). 

"Mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa dapat, pasti harganya di atas HET,” kata dia. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuding ada mafia yang bermain di pendistribusian pupuk subsidi ini. Menurutnya, praktik mafia ini juga tampak sangat terstruktur dalam menjalankan aksi-aksi liciknya. 

Dia juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret dan tegas terkait masalah ini. Harus ada kerjasama yang lebih aktif lagi antara pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia pupuk subsidi ini. 

"Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik mafia ini telah merampas hak petani kecil yang adalah pahlawan pangan bangsa," sebutnya. 

Wanita kelahiran 6 September 48 tahun lalu itu juga menyoroti temuan Ombudsman RI, bahwa ada manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), yang mmbuat pendistribusian pupuk subsidi tidak tepat sasaran. 

Di mana berdasarkan laporan Ombudsman, ada 369.688 warga yang sudah meninggal dunia masuk data awal RDKK tahun 2021. Bukan cuma itu, ada juga warga yang masih remaja masuk dalam data RDKK itu. 

Dia bilang, pemerintah harus melakukan audit total terhadap penyaluran pupuk subsidi ini, karena sudah disusupi mafia. 

"Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi. Jadi perlu dilakukan audit total," tegasnya. 

Bahkan, kata Puan, banyak laporan yang menyebutkan bahwa pupuk subsidi banyak diselewengkan dengan bocor ke jalur pendistribusian tidak resmi. Di sini, kata Puan, aparat penegak hukum harusnya bisa mengendus dan membasmi para mafia itu. 

"Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani," tandasnya.