Jakarta, Elaeis.co - Penyematan label teroris bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menuai pro kontra. Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) termasuk yang mendukung.

“Istilah teroris lebih tepat dari pada KKB,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, seperti dikutip CNNIndonesia, kemarin.

Menurutnya, aksi KKB sangat meresahkan masyarakat Papua dan tujuan mereka yang ingin mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI bertentangan dengan ideologi bangsa. “Kalau dilihat menggunakan UU Terorisme, apa yang dilakukan kelompok tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai terorisme,” katanya.

Pemberian label seperti itu kepada KKB, katanya, juga akan menghapus persepsi bahwa teroris terkait dengan agama tertentu. “Selama ini persepsi di masyarakat seperti itu. Kalau KKB juga disebut teroris, akan menunjukkan bahwa teroris dan terorisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu,” katanya.

Terpisah, Ketua PBNU Marsudi Suhud juga mendukung KKB Papua dikategorikan sebagai teroris maupun pemberontak. “Mau sebutannya teroris, pemberontak, atau yang terkait itu, semua itu namanya musuh negara,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan dua pendekatan untuk meredam dan menuntaskan perlawanan KKB Papua. Rezim Orde Baru mengambil langkah penyelesaian dengan pendekatan kekerasan, sementara Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid memilih menggunakan cara humanisme atau dialog.

“Sekarang KKB muncul terus, tetap bawa bedil juga. Mau disebut sebagai apa, bagaimana cara penanganannya? Cara penyelesaiannya mau pakai Soeharto, atau Gus Dur, atau ada yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Badan Intelijen Nasional (BIN) melabeli KKB sebagai kelompok teroris karena tindakannya menyerang warga sipil sudah dapat dikategorikan sebagai serangan teror. “Masuk kategori teroris sebab menyerang penduduk sipil,” kata Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto, Senin lalu.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak dicap sebagai kelompok teroris dan yakin tindakan yang dilakukan di Bumi Cenderawasih selama ini sudah benar.

Komisioner Komas HAM Beka Ulung Hapsara mengingatkan BIN berhati-hati melabeli KKB Papua sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). "Supaya tidak menimbulkan masalah baru, baik di dalam negeri maupun internasional," katanya.