Jakarta, elaeis.co - Kalau ada duit Rp1,2 triliun, tata batas kawasan hutan di Indonesia, dipastikan akan beres.   

Tapi sayang, untuk tahun 2021 saja, anggaran Rp400 miliar yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang disetujui cuma Rp20 miliar. 

"Gimana kita mau bisa cepat kalau kayak begini," kata Wakil Menteri LHK, DR. Alue Dohong saat didapuk menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat yang digelar secara webinar dari siang hingga sore kemarin.  

Sudahlah anggaran untuk penataan batas dipotong, anggaran yang lain kata Dohong juga dipotong sekitar Rp519 miliar. "Kita sudah bilang, kalau mau cepat tata batas, kuncinya anggaran," ujar lelaki 54 tahun ini. 

Lelaki ini kemudian menyindir Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), DR. Surya Tjandra.  "Dari 2,6 juta hektar, satu koma sekian juta sudah betul-betul Areal Peruntukan Lain (APL), tapi sertifikasi hanya 14%, ini masalahnya apa, bisa jadi karena anggaran juga, tapi bapak enggak ngomong, enggak jujur ngomong," katanya. 

Dohong membuka soal anggaran itu lantaran KLHK terkesan selalu menjadi kementerian yang dipersalahkan. 

"Kami siap kok di lapangan melakukan tata batas yang kawasan hutan masuk kampung, 5 provinsi kan sudah kita sepakati untuk uji coba, kita kerjakan ini, kita lihat smaa-sama di lapangan, jangan rapat melulu, KLHK siap turun ke lapangan, kita kerjakan langsung di lapangan," kata Dohong.