Jakarta, elaeis.co - Pemerintah memasang target di 2021 bahwa 180 ribu hektar kebun kelapa sawit rakyat harus sudah diremajakan lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Biar misi ini lancar, ada sederet persoalan yang musti diberesi. Pertama, pemerintah harus bisa memberikan sumber pendapatan alternatif kepada petani yang ikut PSR itu. 

"Bisa saja dengan program tanaman sela atau yang lain. Sebab selama proses peremajaan hingga menghasilkan kembali, petani praktis tidak punya pendapatan," kata anggota Komisi IV DPR, Effendy Sianipar, kemarin. 

Kalau sumber pendapatan alternatif tadi ada kata lelaki 63 tahun ini, petani tidak akan berpikir panjang untuk meremajakan tanaman kebunnya.

"Apalagi pada kondisi sekarang, petani akan cenderung malas ikut PSR lantaran harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sedang bagus-bagusnya," kata senator asal daerah pemilihan Riau I ini.     

Kedua, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kelembagaan petani dan petani, musti bisa saling sinergi. 

"Pemerintahkan sudah kasi kemudahan persyaratan ini, kemudahan itu jangan dibikin sulit. Terus, kelembagaan petani --- koperasi atau kelompok tani --- berilah pemahaman yang benar kepada petani itu," kata kader PDI Perjuangan ini. 

Kalau memang dana yang dikucurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu gratis dan tidak dikembalikan kata Effendy, kasi tahu begitu. 

"Jangan diputar balik, petani jangan dibikin bingunglah, apalagi sampai dibikin jadi objekan. Saya bilang begini lantaran di lapangan ragam kelakuan orang yang saya lihat, bahkan ada yang berusaha menjadikan program ini menjadi proyek," ujarnya. 

Terus kepada petani, kalau pun pendapatannya melorot dibanding saat masih ada hasil panen kelapa sawit kata Effendy, petani jangan langsung merasa rugi. 

"Tapi ingatlah bahwa setelah di PSR, produksi kebunnya kelak akan lebih baik, akan lebih banyak dan tentu penghasilan akan lebih besar. Saya yakin, kalau tiga serangkai ini --- pemerintah, kelembagaan petani dan petaninya bersinergi, program ini akan lancar dan sukses," Effendy yakin. 

Kepada sejawatnya di komisi IV, Effendy berharap semuanya mau rutin turun kelapangan untuk mengawasi progres PSR itu. 

"Kita cek per bulannya berapa yang kesampaian. Kalau setahun 180 ribu hektar, berarti setiap bulan kan musti tuntas 15 ribu hektar itu," ujarnya.   

Sebenarnya, bulan lalu Komisi IV DPR sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bun, BPDPKS dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, terkait PSR ini. 

Hampir lima jam rapat itu berlangsung, Komisi IV kemudian menorehkan 11 poin catatan penting. Dari 11 poin tadi, besaran dana hibah untuk tiap hektar kebun petani yang diremajakan, diusulkan antara Rp30 juta-Rp40 juta. Besaran itu tergantung pada kondisi petani. 

Lalu Komisi IV juga meminta supaya pemerintah menjamin kualitas benih yang dipakai untuk PSR. Biaya peningkatan jaminan kualitas benih itu, dibebankan kepada BPDPKS, di luar besaran dana hibah PSR. 

Pemerintah juga diminta untuk secara prgresif menyusun grand design pemanfaatan dana yang peruntukannya untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, PSR dan sarana prasarana perkebunan. Tujuannya biar program sawit berkelanjutan bisa dinikmati petani.

"Petani juga mengusulkan untuk mendapat subsidi saat kebunnya dalam proses PSR. Soalnya selama proses PSR, petani praktis tidak akan punya pendapatan," kata Daniel Johan, anggota Komisi IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  

Yang pasti kata Daniel, komisi IV akan terus mendorong supaya duit dari BPDPKS itu bisa bermanfaat maksimal bagi petani, jangan malah jadi subsidi yang tidak tepat sasaran.