Jakarta, elaeis.co - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian lebih memprioritaskan segala bantuan dana dan transfer ilmu pengetahuan kepada petani.

Pasalnya, peningkatan produktivitas sawit rakyat berdampak pada penerimaan negara. 

"Maka itu sokongan awal dari pemerintah sangat diperlukan, sehingga petani menjadi maju dan mampu menghasilkan sawit yang berkualitas," kata Akmal dalam keterangannya, kemarin.

Akmal meminta agar pemerintah lebih condong dalam mengalokasikan bantuan kepada petani mengingat masih banyak kendala teknis yang secara psikologis mengganggu produktivitas sawit rakyat. 

"Seperti program PSR. Persoalannya cukup pelik saat ini. Mulai dari masalah birokrasi, sosialisasi dan pendampingan, hingga legalitas lahan," kata dia.

Ditambah lagi, lanjut Akmal, rencana kerja dan laporan pertanggung jawaban, akses bibit yang sulit, kemitraan dan dana tambahan serta pemeriksaan aparat hukum yang membikin program peremajaan sawit rakyat sulit tercapai.

Hal ini terlihat dari data Kementan bahwa realisasi PSR sepanjang 2021 hanya tercapai 15,41 persen atau sekitar 27,747 hektare dari target seluas 180 ribu hektare.

Sementara 2022 ini merupakan tahun terakhir pencapaian target 540 ribu hektare. Namun, hingga Februari lalu, realisasi PSR baru tercapai di 1.199 hektare atau 0,67 persen. 

"Untuk itu saya berharap agar Panja Sawit bisa lebih tajam menganalisa persoalan sawit dari hulu hingga hilir. Jangan sampai persoalan sawit ini terus berlarut dan tidak ada penyelesaiannya," pungkasnya.