Padang, elaeis.co - Belum membaiknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Barat (Sumbar) membuat ribuan buruh di Rana minang itu khawatir. Sebab harga TBS langsung berdampak pada para pekerja di perkebunan kelapa sawit.

Yot Candra salah satu buruh di Sumbar menjelaskan saat ini harga TBS sudah berada di bawah angka Rp2000/kg. Malah harga TBS dari petani swadaya hanya Rp1300/kg.

Menurutnya petani kelapa sawit yang tergabung dalam sebuah asosiasi, kelompok atau lembaga tentu akan memikirkan pembiayaan perawatan kebun miliknya. Sementara harga sarana perawatan misalnya saja pupuk dan pestisida saat ini harganya terus meroket. Sedangkan harga TBS justru anjlok lantaran pabrik kelapa sawit (PKS) menurunkan harga sampai 50 persen.

"Kalau biaya perawatan saja sudah berkurang, maka besar kemungkinan biaya pekerja atau buruh justru dihilangkan. Jadi langsung berdampak bagi kita para buruh," terangnya saat berbincang bersama elaeis.co, Jumat (6/5).

Terlebih lagi pengurangan gaji para buruh tidak bisa dilakukan oleh para pengusaha kelapa sawit. Sehingga pilihan terakhir yakni memutus hubungan kerja para tenaga kerja di kebun kelapa sawit itu.

"Memang saat ini belum ada kita dengar. Namun jika kondisi ini berlangsung lama, tidak kecil kemungkinan pengurangan buruh akan terjadi," ujar Yot.

Sebelumnya meski harga pupuk dan pestisida tinggi, petani kelapa sawit masih bisa mensiasati gaji para pekerja lantaran harga TBS masih cenderung baik. Namun saat ini kondisi harga TBS sudah memprihatinkan.

Ia menduga penurunan harga itu dilakukan secara sepihak oleh para PKS yang ada dengan memanfaatkan pengumuman pekarangan ekspor bahan baku dan minyak goreng ke negara lain. Padahal jelas menurut Yot itu tidak ada hubungannya.

Kalaupun lantaran dihadapkan dengan moment lebaran, tahun lalu penurunan harga TBS tidak sesignifikan tahun ini. Yot tidak megerti apa yang dijadikan dasar penurunan harga yang dilakukan PKS saat ini 

"Ya kita berharap PKS tidak semena-mena menurunkan harga. Karena akan berdampak pada ribuan buruh yang ada di Sumbar, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit," bebernya.

"Dengan kondisi ini, seharusnya pemerintah hadir dan memberikan kebijakan yang tegas. Sebab pengawasan terhadap PKS adalah salah satu kewenangan pemerintah," imbuhnya.

Ini baru kondisi para buruh yang berada di bawah naungan kebun kelapa sawit berlembaga atau bergabung dengan asosiasi. Yang mengkhawatirkan lagi justru para pekerja di lini sektor perkebunan kelapa sawit mandiri atau swadaya.

"Hasil kebunnya bisa jadi tidak bisa menutupi kebutuhan dan perawatannya. Otomatis para buruh terancam tidak memiliki pekerjaan lagi jika diputus kerja samanya," tuturnya.

Kondisi ini menurut Yot jika tidak cepat diatasi akan menciptakan pengangguran yang lebih banyak lagi. Sebab otomatis petani akan memilih untuk merawat dan memanen kebun kelapa sawitnya sendiri, jika hasil panen tidak dapat memenuhi kebutuhan.

"Kita lihat banyak PKS-PKS nakal. Untuk itu pemerintah harus bersikap dan tegas dalam menegakkan kebijakan. Kita berharap harga TBS kembali normal sehingga para buruh juga dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari," tandasnya.