Medan, elaeis.co – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) wilayah I Sumbagut siap untuk bersinergi dan mendukung pemerintah daerah (pemda) dalam pengendalian inflasi demi menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan komoditas, dan kelancaran distribusi barang. 

Hal ini disampaikan Kepala KPPU Kanwil I Sumbagut, Ridho Pamungkas, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Pengendalian Inflasi dengan tema ‘Sinergi untuk Stabilitasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional’ di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (sumut).

Rakornas itu dipimpin langsung Presiden Joko Widodo secara virtual dari Jakarta dan diikuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Selain Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, pejabat yang ikut rapat diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Serdaprov Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Kabiro Perekonomian, Naslindo Sirait, Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin, dan Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumatera Utara Arif Mandu.

“Rakornas ini membahas tentang kondisi dunia yang tengah menghadapi situasi yang sangat sulit. Dimulai adanya wabah pandemi Covid-19, perang, krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan. Untuk itu presiden dalam arahannya meminta seluruh stakeholder tidak boleh sekedar bekerja sesuai standar dan rutinitas,” jelas Ridho dalam keterangan pers yang diterima elaeis.co, Jumat (19/8). 

Terkait gejolak inflasi di Sumut, menurut Ridho, penyebab utamanya adalah kelompok volatile food khususnya cabai merah dan bawang merah.

“Komoditas tersebut kerap mengalami fluktuasi musiman yang dipengaruhi oleh produksi dan permintaan, dimulai dari produsen ke tengkulak hingga pedagang eceran maupun besar sebelum sampai ke konsumen," bebernya.

Proses distribusi ini menyebabkan harga rata-rata rasio pedagang akhir terhadap petani mencapai 1,5 sampai 2 kali lipat. Dalam kondisi ini, pedagang besar yang merupakan penentu harga di pasar induk memiliki kemampuan dalam mengatur harga.

“Dalam konteks inflasi, KPPU sendiri sesuai dengan ranahnya terus melakukan pengawasan terhadap perilaku para pelaku usaha yang memanfaatkan posisi tawarnya di pasar untuk mengambil keuntungan yang berlebih sehingga menyebabkan harga menjadi semakin tinggi,” tukasnya.