Dumai, elaeis.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan aturan yang mengejutkan industri kelapa sawit. Yakni larangan ekspor minyak goreng (migor) dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Kebijakan ini akan diberlakukan mulai Kamis (28/4/2022) sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Presiden hanya mengatakan sampai stok CPO untuk pembuatan migor di dalam negeri melimpah dan harga migor bisa kembali terjangkau masyarakat.

Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Tolen Ketaren, mengaku khawatir terhadap keputusan Jokowi itu. Petani sawit yang berdomisili di Kota Dumai, Riau, ini mencemaskan nasib petani sawit swadaya yang bakal kembali terguncang sebagai dampak kebijakan tersebut.

"Kenapa saya katakan kembali terguncang? Karena sewaktu kebijakan DMO-DPO diterapkan Mendag M Lutfi dua bulan lalu, harga pembelian TBS di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) langsung anjlok," kata Tolen kepada elaeis.co, Sabtu (23/4/2022).

Harga sawit kembali membaik setelah seluruh petani sawit memprotes Lutfi dan akhirnya digelar pertemuan dengan stakeholder sawit secara virtual.

Mengingat kejadian itu, Tolen meminta Jokowi memikirkan dampak pelarangan ekspor terhadap petani sawit.

"Harga TBS pasti jatuh. Tadi malam saja petani sawit anggota Samade mengabarkan harga TBS turun sekitar Rp 50 sampai Rp 100," ungkapnya.

"Padahal kebijakan itu baru berlaku seminggu lagi. Entah bagaimana jika kebijakan itu diterapkan, bakal berapa jadinya harga TBS petani?" tambahnya.

Tolen menyebutkan, kesulitan petani bakal semakin bertambah tatkala lonjakan harga pupuk tak bisa diredam pemerintah.

Karena itu, mumpung kebijakan tersebut belum dilaksanakan, Tolen memberikan saran atau win-win solution ke Jokowi. Kata dia, sebaiknya Jokowi menguatkan peran PTPN yang khusus mengelola perkebunan sawit.

"PTPN-PTPN yang mengurus sawit bisa diperintahkan jangan menjual CPO ke perusahaan sawit swasta," katanya.

Seluruh stok CPO dari PTPN lantas dijadikan bahan baku pembuatan migor dengan merek Salvaco yang diproduksi oleh PTPN IV di Adolina, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

"Seingat saya dulu PTPN IV punya pabrik migor di Adolina, mereknya Palmina, sekarang jadi Salvaco. Sebaiknya potensi ini dimaksimalkan Presiden Jokowi untuk memenuhi kebutuhan migor dalam negeri," katanya.

Perusahaan sawit swasta yang menyerap buah sawit dari petani, menurutnya, hendaknya tetap dibiarkan melakukan aktivitas ekspor CPO. Dengan demikian harga TBS petani tetap terjaga.

"Jadi, enggak perlulah Pak Jokowi sampai mengeluarkan kebijakan yang berpotensi bakal menghancurkan petani sawit swadaya," tegasnya.