Jakarta, elaeis.co - Sektor kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama penggerak perekonomian nasional. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Saat ini Indonesia memiliki lahan perkebunan sawit seluas 16,8 juta hektar dan mampu menyerap 6 juta tenaga kerja.

Sayangnya, perlindungan terhadap pekerja di sektor sawit masih belum maksimal. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang dialami oleh pekerja perkebunan sawit menduduki peringkat teratas dan terus bertambah setiap tahun.

Baca Juga: Terus Disosialisasikan, Pekebun Sawit Diminta Segera Urus STDB

Terhitung sejak tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2023, KK-PAK di sektor sawit mencapai 52.762 kasus. Belum optimalnya sistem manajemen K3 dan perilaku kerja yang tidak aman menjadi penyebab tingginya angka tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan, sebagai badan hukum publik yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja, berinisiatif menggandeng berbagai pihak untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif guna menumbuhkan kesadaran terkait resiko dan bahaya di tempat kerja khususnya perkebunan.

Salah satunya dengan menggelar Workshop Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tajuk “Promosi K3 dan Pencegahan KK-PAK Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”. Kegiatan hasil kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Office (ILO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ini berlangsung  pekan lalu dan dibuka oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia.

Hadir juga Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang MA, Wakil Ketua II Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Satrija B Wibawa, dan Perwakilan ILO Jakarta Abdul Hakim, serta diikuti oleh ratusan peserta secara hybrid.

Pada kesempatan itu Roswita menyoroti perlunya langkah-langkah mitigasi untuk menekan angka kecelakaan kerja khususnya di sektor sawit. “Dukungan dan partisipasi dari semua unsur terkait dibutuhkan untuk mendorong peningkatan pemahaman K3 pada sektor perkebunan sawit," jelasnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa (15/8).

"Dari 52.762 kasus KK pada pekerja sektor kelapa sawit, sebanyak 24,83% mengalami dampak pada kaki dan sebanyak 23,25% pekerja mengalami dampak pada bagian mata. Dengan menggelar workshop, kita ingin mendapatkan masukan dan juga penyusunan serta pelaksanaan program K3 pada sektor perkebunan," tambahnya.

Haiyani Rumondang mengapresiasi upaya bersama dalam mempromosikan K3 terutama di sektor perkebunan. “Kami sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya workshop ini. Tapi kegiatan ini harus diselenggarakan secara berkelanjutan dan memiliki output yang terukur. Karena kesadaran terhadap K3 menjadi poin penting dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan pekerja,” ucapnya.

“Selama ini kita berinteraksi penuh untuk penegakan hak upah, jaminan sosial dan lain-lain, termasuk kesejahteraan, peningkatan fasilitas di tempat kerja. Ternyata semua itu juga tidak bisa optimal kalo kita tidak mempromosikan K3. Jadi akan sia-sia juga tuntutan kita yang sebanyak-banyaknya untuk hak lain, jika tidak dibarengi dengan pemenuhan K3,” imbuhnya.

Abdul Hakim sepakat bahwa promosi K3 bisa menjadi pintu masuk agar angka KK-PAK bisa diturunkan. “Lingkungan kerja di perkebunan kelapa sawit memiliki bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karenan itu tantangan yang ada harus kita pecahkan bersama-sama dengan kolaborasi dan kerja sama. Tidak hanya menggunakan pendekatan konvensional yaitu dengan tripartit, tapi juga mulai memunculkan kerja sama dalam bentuk baru yaitu mengikutsertakan jaminan sosial dan lembaga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk menurunkan KK-PAK,” ucapnya.

Satrija Wibawa juga berharap kolaborasi ini mampu mendorong optimalisasi promosi K3 yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan produktivitas para pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit.