Bengkulu, elaeis.co – Mahalnya harga pupuk kimia mengganggu realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan, mengaku pesimis PSR bisa berjalan optimal di Bengkulu. Pasalnya harga pupuk non subsidi saat ini sangat mahal, bahkan pupuk jenis NPK saja telah mencapai Rp 1,4 juta per kwintal.

Menurutnya, tingginya harga pupuk non subsidi membuat peserta program PSR di Bengkulu menderita. Karena biaya pemeliharaan kelapa sawit menjadi lebih tinggi. Jika sebelumnya dalam satu hektare memerlukan biaya perawatan sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan, saat ini telah di atas Rp 1 juta.

"Tingginya biaya perawatan tersebut disebabkan tingginya harga pupuk di daerah," kata Ricky, Jum'at (12/8).

Menurutnya, dana hibah PSR sebesar Rp 30 juta/hektare sudah terkunci dengan RAB yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan kebun dari P0 sampai P1. Tingginya harga pupuk ini dipastikan tidak akan cukup ditutupi dari dana PSR dan ini akan mengacaukan target PSR.

"Jelas ini akan mengancam program PSR di daerah. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, percuma ada PSR tapi harga pupuk mahal," ujarnya.

Ia mengaku mendapatkan laporan bahwa banyak petani kelapa sawit yang sudah mengajukan usulan PSR di Bengkulu jadi ragu untuk melanjutkan proses yang sedang berjalan saat ini. Mereka khawatir dengan tren kenaikan harga pupuk sekarang ini dan tidak mau disalahkan kelak. Kenaikan harga pupuk yang melampui 100% membuat biaya PSR ikut melonjak.

"Untuk menutupi kekurangan dana PSR, banyak petani mengajukan pinjaman ke bank dan KUR. Kalau harga pupuk melonjak dari kalkulasi awal kebutuhan biaya PSR, petani juga kena dampaknya," tuturnya.

Sebagai ilustrasi, kebutuhan dana PSR rata-rata Rp 55 juta per ha dari P0-P3. Dari jumlah tersebut, alokasi biaya pemupukan sebesar Rp 19,7 juta atau sekitar 35,9%. Komponen pupuk yang digunakan adalah dolomit, borate, RP, Urea, dan MOP. Biaya ini juga telah memperhitungkan upah jasa pemupukan.

"Petani peserta PSR bakalan kesulitan untuk menyesuaikan dengan harga pupuk sekarang. Komponen biaya pupuk dalam rencana biaya PSR masih memakai harga normal," ungkap Ricky.

Ia mengaku, petani kelapa sawit yang telah ikut PSR saat ini terpaksa mengurangi dosis pemakaian pupuk. Jika tidak, maka petani kelapa sawit akan semakin merugi atas kenaikan harga pupuk.

"Memang berat, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena yang menaikkan harga dari pihak PT Pupuk Indonesia. Paling kasihan petani yang ikut PSR, anggaran biayanya memakai harga lama. Paling solusinya dosis mereka kurangi," tutupnya.