Elaeis.co - Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menekankan kepada Pangdam dan Polda untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya masing-masing yang tidak memiliki makanan. Luhut meminta para petugas PPKM selama patroli memastikan terpenuhi kebutuhan pokoknya.

"Sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek di mana ada warga yang enggak bisa makan, segera datangi, bantu," kata Luhut dalam Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako, Jakarta, Jumat (9/7).

Luhut juga meminta agar para Kapolda dan Pangdam untuk melakukan patroli di daerah pinggiran. Proses vaksinasi juga harus tetap dilakukan dengan strategi jemput bola.

"Saya minta Kapolda dan Pangdam banyak lakukan patroli di daerah pinggiran. Vaksinasi nanti bisa langsung ke sana saja, di kawasan pinggiran itu," perintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

Luhut menyebut pada bulan Juli 2021 ini akan ada penambahan 46 juta vaksin. Penambahan tersebut dapat diarahkan ke daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan. "Saya mau yang daerah pinggiran atau slum area, kita jemput bola buat vaksin," tegasnya.

Pemberian vaksin di daerah marjinal tersebut menurut Menko Luhut perlu dijalankan bersamaan juga dengan pemberian bantuan beras yang saat ini telah disiapkan.

Dia menegaskan agar negara hadir di tengah rakyat melalui pemberian sesuai sasaran kepada yang membutuhkan. Luhut mengarahkan agar TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan (beras).

"Sekali lagi micro targeted. Vaksin, obat, kemudian bansos yang berupa beras untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran harus dapat terlaksana, jangan sampai mereka tidak bisa makan," kata dia.

Bansos Beras

Masih dalam rapat yang sama, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan bantuan sosial berupa beras akan disalurkan melalui TNI/Polri. Pemerintah akan menyerahkan masing-masing 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota.

"Bansos beras sesuai kesepakatan sebelumnya akan melalui Bulog, kemudian berdasarkan rapat ini tadi, untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota," kata Risma.

Risma menambahkan bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dipersilakan untuk mengajukan. Sebab menurutnya para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kesehatannya. Merdeka.com.