Bengkulu, elaeis.co - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Selatan mencatat masih banyak kebun kelapa sawit di daerah ini belum bersertifikat resmi.

Hingga Oktober 2023, realisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Bengkulu Selatan baru 36,05 persen.

Padahal, pemerintah telah membuka peluang bagi masyarakat, terutama petani sawit mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL.

"Kami harap petani sawit ikut program PTSL, karena ini adalah peluang untuk memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang disubsidi oleh pemerintah," kata Kepala Kantor BPN Bengkulu Selatan, Nasep Vandi Sulistiyo, kemarin.

Nasep mengatakan, PTSL merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) dalam rangka sertifikasi tanah secara massal.

Namun, karena realisasi PTSL di Bengkulu Selatan masih rendah, BPN menurunkan target dari yang 4.500 persil menjadi 2 ribu persil.

Dari 23 desa yang menjadi penerima PTSL tahun ini, 12 di antaranya telah memiliki status desa lengkap, yang berarti semua lahan sudah diukur, dan proses penerbitan sertifikat tinggal menunggu kelengkapan berkas.

Sementara 11 desa lainnya masih akan menjalani proses pengukuran. Namun, proses ini diharapkan akan berjalan lebih cepat, karena menggunakan teknologi drone.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan kelengkapan berkas pemohon PTSL," pungkasnya.