https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Masyarakat Harus Dapat Bagian yang Adil dari Keuntungan di Sektor Sawit 

Masyarakat Harus Dapat Bagian yang Adil dari Keuntungan di Sektor Sawit 

Pjs Bupati Sufian Agus bersama Forkompimda Berau menghadiri Rakornas di Sentul, Bogor. foto: ist.


Tanjung Redeb, elaeis.co – Dalam rapat koordinasi (rakor) kepala daerah se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arahan dan pesan penting. Salah satunya adalah tentang distribusi manfaat dari industri kelapa sawit.

Presiden menegaskan, keuntungan dari sektor sawit idealnya 70 persen diperuntukkan bagi masyarakat, sementara 30 persen untuk perusahaan. Namun, di banyak daerah, termasuk Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, kenyataannya justru terbalik. Perusahaan menikmati keuntungan lebih besar dari pada masyarakat setempat.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, mengaku akan mengambil langkah nyata merespon arahan presiden tersebut. Tujuannya untuk menguatkan peran masyarakat dalam memperoleh manfaat dari industri kelapa sawit.

“Arahan ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa keadilan harus ditegakkan. Masyarakat Berau harus merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya,” jelas Sufian dalam keterangan resmi dikutip Jumat (15/11).

Dia mengajak seluruh pihak terkait bekerja sama dalam memastikan kesejahteraan petani kelapa sawit lokal. Menurutnya, pemerintah daerah akan memperkuat regulasi dan melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil bagi petani.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar perkebunan sawit. “Kami ingin memastikan sawit menjadi kekuatan ekonomi lokal yang benar-benar menyejahterakan masyarakat Berau,” tegasnya.

Agus menekankan bahwa pemerintah daerah akan lebih cermat dalam memantau kegiatan perusahaan yang berinvestasi, termasuk perusahaan perkebunan sawit. Menurutnya, banyak perusahaan sawit menyalahgunakan Hak Guna Usaha (HGU) dengan menggadaikan ke bank untuk mendapatkan dana segar.

“Kalau konsesi dititipkan oleh pemerintah, jangan digadaikan. Pinjaman ke perusahaan yang tidak sehat berpotensi menyebabkan kebangkrutan,” tegasnya.

Dia juga akan memaksimalkan dan melindungi potensi ekonomi dari eksploitasi berlebihan, pengelolaan yang buruk, atau praktik korupsi. Di Berau, potensi sumber daya alam sangat besar baik dari sektor perkebunan, pariwisata, hingga energi terbarukan.

"Pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel akan menjamin manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kami akan terus menjaga potensi alam Berau agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutupnya.


 

Komentar Via Facebook :