Pasir Pangaraian, elaeis.co - Ratusan masyarakat perwakilan delapan suku di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kuntodarussalam, Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Rohul, Senin (5/6).

Delapan suku tersebut yakni Melayu Bosa, Melayu Tigo Induk, Caniago, Pungkuik, Majolan, Maharajo, Tengku Panglimo Bosa, dan Tengku Bosa.

Dalam aksi itu, massa meminta DPRD Rohul mendesak Bupati Sukiman segera mencabut rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ekadura Indonesia (EDI). Massa juga menuding adanya permainan oknum di Pemkab Rohul dengan pihak perusahaan.

"Kami menduga proses perpanjangan HGU PT EDI sudah dimainkan oknum pejabat daerah. Kami masyarakat sudah dibohongi, perusahaan itu sudah menyuap mantan Kepala Kanwil BPN Riau. Maka dengan ini kami minta PT EDI hengkang dari wilayah kami," kata Ainul, warga Kelurahan Kotalama kepada elaeis.co di sela demo di DPRD Rohul.

Baca juga : DPRD Rohul Gelar RDP Bahas Penolakan Perpanjangan HGU PT SAI

Penyuapan terhadap mantan Kakanwil BPN Riau, Muhammad Syahrir, terungkap di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Selasa (16/5) lalu. Legal PT EDI Ahmad Fahmy Halim mengaku menyerahkan uang Rp 1 miliar untuk pengurusan perpanjangan izin HGU perkebunan sawit di Rohul.

Massa juga menuntut Bupati Sukiman memberikan tindakan tegas terhadap PT EDI karena sampai sekarang belum merealisasikan kewajiban plasma 20 dari lahan yang dikelola kepada masyarakat Kotalama.

"Kami menuntut Bupati Rohul punya nyali. Perintahkan anak perusahaan Astra Grup ini memberikan hak plasma masyarakat. Kalau tidak berani, tentu ini menjadi tanda tanya. Masyarakat bisa beranggapan macam-macam nanti," tukasnya.

Agar tidak ada kesan kebal hukum, massa juga mendesak aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku penyuapan mantan Kakanwil BPN Riau. "Jangan sampai nanti cara yang sama dipakai di sini, tandasnya.

"Jangan sempat ada pejabat di Rohul ini yang terkesan memperlancar HGU PT EDI, kami akan pantau terus perkembangannya," tambahnya.