Medan, Elaeis.co - Penerapan aspek ketelusuran atau tracebility oleh pasar global dalam mata rantai produksi minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi pukulan bagi para petani yang kebun sawitnya masuk ke dalam kawasan hutan.

Banyak perusahaan kelapa sawit (PKS), terutama yang berorientasi ekspor, tak lagi berani menerima tandan buah segar (TBS) milik petani swadaya.

Ketua Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), Darmono Taniwiryono, kepada Elaeis.co, Minggu (15/8), menyebutkan, aspek ketelusuran itu telah memutus harmonisasi antara petani dan pengusaha sawit yang telah tercipta sejak tahun 1980-an.

Menurut dia, aspek ketelusuran itu bisa dilihat dengan jelas dari munculnya kewajiban sertifikasi ISPO atau RSPO.

Harmonisasi dan terciptanya hubungan simbiosis mutualisme antara dua kelompok itu, diakui Darmono, memang membuat perkebunan rakyat bisa terus berkembang nyaris tidak terkendalikan karena memiliki pasar  yang aman (captive market) untuk menjual TBS yang mereka panen. 

"Selama ini yang menjadi pembatas cuma soal kualitas dan kuantitas TBS yang dijual oleh petani. Tapi pada dasarnya, sebelum ada aspek ketelusuran, TBS dari manapun laku dijual ke semua PKS," kata Darmono.

Ia menegaskan, keterlanjuran membuka kebun sawit di dalam kawasan hutan bukan semata kesalahan petani. Tapi kesalahan berbagai pihak yang tahu ada peraturan yang melarang pembukaan kebun sawit di dalam kawasan hutan.

"Namun barangkali mereka juga tidak patuh," kata Darmono.

Darmono menyebutkan, keterlanjuran itu tidak boleh dibiarkan tanpa pertolongan. Petani sawit swadaya tak boleh dibiarkan sendirian menghadapi masalahnya.

Bila TBS milik petani tak laku dijual karena gagal memenuhi aspek ketelusuran, Darmono menilai itu justru membuat aspek kesejahteraan yang tertuang dalam SDG's Goal atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak akan terwujud.

"Agar sesuai dengan tujuan SDG's, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus bergandengan tangan untuk menyediakan pasar bagi TBS petani yang tidak lagi diterima oleh pemilik PKS yang harus memenuhi tuntutan pasar luar negeri," katanya. 

Untuk itu, ia menyarankan agar TBS petani swadaya itu diarahkan untuk produksi oleofood dan oleochemical di dalam negeri yang potensinya masih terbuka lebar.

"Kondisi yang demikian justru memberikan peluang bagi petani untuk bisa mandiri memproduksi dan menjual CPO sendiri," katanya.