Bengkulu, elaeis.co - Permentan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, membuka kesempatan bagi petani mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui jalur kemitraan. Prosedur baru ini diharapkan bisa mendongkrak realisasi PSR.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan mengatakan, pelaksanaan PSR sebenarnya tidak mudah karena ada kendala yang menghambat. Selama ini setidaknya ada empat permasalahan PSR, yaitu legalitas lahan, dukungan stakeholder, minat pekebun, dan kelembagaan pekebun.

"Tantangan terberat PSR di Bengkulu adalah dari aspek legalitas lahan. Di lapangan masih ditemukan kebun yang tidak mempunyai sertifikat hak milik. Akibatnya berdampak pada realisasi PSR setiap tahun," kata Ricky, kemarin.

Ricky mengaku, salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah akses dan memperluas jangkauan PSR adalah membuat mekanisme pengusulan baru. Jika sebelumnya hanya melalui dinas perkebunan, sekarsng usulan PSR bisa lewat jalur kemitraan.

Jalur kemitraan membantu percepatan PSR karena perusahaan bisa langsung mengusulkan petani mitranya kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) tanpa harus melewati verifikasi dinas perkebunan.

"Jadi PSR bisa diusulkan melalui jalur kemitraan, tentunya kelompok tani menjalin kemitraan lebih dulu dengan perusahaan perkebunan di Bengkulu," jelasnya.

Ia menjelaskan, usulan PSR melalui jalur kemitraan akan dibantu oleh perusahaan perkebunan untuk mengusulkan ke BPDPKS lalu diverifikasi oleh surveyor. Yang lolos verifikasi akan dilakukan pencairan dana oleh BPDPKS.

"Petani kelapa sawit yang ingin ikut PSR akan lebih mudah kalau lewat jalur kemitraan, karena semuanya akan dibantu oleh perusahaan perkebunan. Oleh sebab itu, bagi petani yang kesulitan untuk ikut PSR bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan di Bengkulu," tuturnya.