Jambi, elaeis.co - Hingga penghujung tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi targetkan 3.853 hektar diremajakan. Dimana 959 telah disetujui untuk diremajakan.

"Mau tidak mau program PSR 2023 ini memang harus dikejar sedemikian rupa, sehingga capaian target luasan areal sawit program PSR pada masing-masing kabupaten di Provinsi Jambi ini dapat segera terdongkrak," Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, Selasa (6/5).

Lanjutnya, tujuan PSR itu tentu  mendukung pasokan bahan baku kedepannya. Utamanya yaitu industri energi baru terbarukan (Renewable Energy Industry). Meskipun terkadang masih begitu banyaknya tantangan dan rintangan yang terjadi pada beberapa tim verifikasi dinas perkebunan kabupaten.

Meski begitu kata Harry pada prinsipnya tinggal kesadaran dari para oknum pelaksana kerja di dinas perkebunan kabupaten. Dimana dituntut untuk sigap menuntaskan demi kepentingan rakyat yang menjadikan sawit sebagai komoditas unggulan dan andalan di sektor perkebunan.

"Kan sudah terbukti  memberikan kontribusi pada devisa negara tahun ke tahun meskipun petani sawit swadaya pada posisi devisa sengsara akibat dari terjadinya tragedi harga TBS pada 8(delapan) kabupaten penghasil sawit di seluruh Provinsi Jambi anjlok," paparnya.

Rendahnya harga di Jambi diceritakan Harry sudah sejak awal tahun 2023 lalu. Malah katanya diperparah oleh ulah PKS-PKS yang tanpa mempertimbangkan betapa berat perjuangan dan pengorbanan petani sawit swadaya se-Indonesia khususnya di seluruh Provinsi Jambi.

" Seharusnya antara petani dan PKS itu saling menguntungkan  harga-menghargai sebagai sesama bangsa Indonesia. Disinilah peran kelembagaan petani sawit sebagai pengusul program PSR harus ditangani secara serius sehingga ada percepatan yang fleksibel.
Jika sesuai dengan SOP-PSR dikerjakannya tidak akan ada suatu istilah seperti kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat dan kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. inilah budaya yang kadang agaknya masih sulit ditinggalkan sehingga menimbulkan pro-kontra serta tanggapan negatif terhadap kinerja  para oknum ASN ataupun tenaga honorer di dinas perkebunan kabupaten. Semoga sajalah di tahun 2023 ini semua elemen yang terlibat dapat memberikan pelayanan pada  masyarakat/publik yang berkualitas," pungkasnya.