Jakarta, elaeis.co - Pekan lalu Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) virtual Pengelolaan Mangrove Nasional. 

Kementerian yang dipimpin bekas Sekjen DPD-RI ini bakal keroyokan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Parekraf, dan Kemnterian Desa (PPDT) untuk merehabilitasi Mangrove kritis.

Soalnya kata alumnus IPB ini, dari total 637 ribu hektar lahan kritis Mangrove di tahun lalu, baru 17 ribu hektar yang sudah direhabilitasi. Sisanya bakal dibikin kelar hingga 2024 mendatang.

Untuk pembiayaan rehabilitasi tadi kata kader Partai NasDem ini, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak termasuk dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) Jerman. 

Duit yang dibutuhkan untuk pembiayaan itu sekitar 20 juta Euro atau sekitar Rp340 miliar jika 1 Euro=Rp 17 ribu. Lalu ada lagi sekitar Rp2,8 triliun atau sekitar USD200 juta dukungan dari World Bank melalui KKP yang masih dalam pembahasan bersama Bappenas. 

Project rehabilitasi Mangrove ini menambah daftar panjang utang Indonesia kepada KfW. Sebab sebelumnya, dalam lampiran beleid Kepala Bappenas Nomor KEP.65/M.PPN/HK/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 disebutkan bahwa untuk proyek Pengembangan Sistem Pasokan Air Daerah di Wosusokas KfW juga sudah diharapkan untuk memasok kebutuhan US$95,49 juta dan pendampingan US$37,28 juta. 

Lantas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berharap dari KfW untuk pendanaan proyek RS Akademik dan peningkatan kualitas Universitas Brawijaya. Nilainya mencapai US$39,44 juta. Ini belum termasuk duit pendampingan US$4,16 juta.

Bagi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, KfW bukan nama asing lagi. Sebab perusahaan restorasi ekosistem PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang mendapat konsesi penunjukan dari KLHK di Kabupaten Tebo, juga didanai oleh KfW. 

"Sampai saat ini perusahaan itu masih bermasalah dengan masyarakat sekitar lantaran mengklaim hak-hak masyarakat," kata Manager Regional WALHI Jambi, Abdullah.

Sebenarnya, di tahun lalu, sejumlah kementerian di Indonesia tidak hanya berutang kepada KfW. Masih dari beleid Bappenas yang pernah dirilis oleh CNNIndonesia itu menyebut bahwa ada 31 proyek infrastuktur prioritas yang didanai dari utang luar negeri. Nilainya mencapai Rp73 triliun. Ini belum termasuk pinjaman pendampingan Rp7,9 triliun.

Yang paling banyak membutuhkan duit utang itu adalah Kementerian PUPUR. Sebab di sini ada sembilan proyek prioritas. 

Mulai dari pembangunan Tol Serang-Panimbang dengan kebutuhan pinjaman utang US$221 juta dan pendampingan US$38 juta serta Tol Semarang-Demak dengan utang sebesar US$555,05 juta dan pendampingan US$97,95 juta.

Terus adalagi Bendungan Jenelata dengan kebutuhan utang US$300 juta, Bendungan Riam Kiwa US$250 juta, Bendungan Lambakan US$450 juta dan pendampingan US$97,05 juta, dan Bendunga Pelosika US$300 juta dan pendampingan US$52,95 juta.

Mayoritas utang ini dari Bank Ekspor-Impor China (China Exim Bank/CEXIM). Sisanya akan ditutup oleh pendanaan dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA), Perusahaan Pinjaman Konstruksi (Kreditanstalt fur Wiederaufbau/KfW) Jerman, dan pinjaman dari Korea Selatan (Korsel). 

Pendanaan dari JICA antara lain untuk proyek Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten dengan kebutuhan utang US$90 juta dan pendampingan US$15 juta.

Dari Korsel untuk proyek Bendungan Karian-Serpong dengan kebutuhan utang US$257,18 juta.

Proyek prioritas di Kementerian Perhubungan ada pula. Misalnya proyek Pelabuhan Patimban dengan kebutuhan utang US$674,98 juta yang rencananya akan ditutup dari pendanaan JICA.

Proyek Pengembangan dan Peningkatan Bantuan Indonesia untuk Navigasi dengan kebutuhan US$67,25 juta dan pendampingan US$4,46 juta berasal dari Korsel.

Proyek prioritas di Kementerian Kesehatan berupa penguatan rumah sakit (RS) Rujukan Nasional dan unit teknis vertikal senilai US$261,71 juta dan pendampingan US$30,59 juta, didapat dari Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB)

Proyek Pendidikan Tinggi untuk Teknologi dan Inovasi dengan kebutuhan utang US$79,47 juta dan pendampingan US$13,11 juta dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Delapan proyek prioritas Kementerian Pertahanan berupa peningkatan peralatan medis dan fasilitas pendukung di RS dari Austria sekitar USD65 juta dan Hungaria sekitar USD35 juta.

Untuk pengembangan Pusat Pelatihan Kejuruan Maritim di Serang dan Makassar yang merupakan proyek prioritas di Kementerian Ketenagakerjaan juga dari Austria. Nilainya sekitar USD31,3 juta.

Penguatan infrastruktur e-government di Kementerian Komunikasi dan Informatika sekitar US$190,3 juta berasal dari Prancis dan US$160 juta dari Korsel.

Proyek pengembangan Pelabuhan Pemancingan Lingkar Luar (Pelabuhan Perikanan Alami) di Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar US$105,35 juta dan pendampingan US$4,61 juta. Duit untuk ini bersumber dari Badan Pengembangan Prancis (Agence Française de Développement/AFD).

Proyek di beberapa lembaga juga didapat dari utang. Misalnya untuk proyek pengadaan kapal penelitian multi keperluan untuk program pengembangan penelitian kelautan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pendanaan proyek tersebut rencananya akan ditutup oleh AFD dengan kebutuhan utang US$107,85 juta dan pendampingan US$2,94 juta. Kemudian, untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Proyek prioritasnya adalah memperkuat wilayah informasi penerbangan dan pengembangan layanan meteorologi penerbangan di Indonesia bagian timur untuk program manajemen dan keselamatan bencana. Kebutuhan utang mencapai US$26,61 juta dan akan ditutup oleh pendanaan dari Finalandia.

Lalu, untuk program percepatan penyediaan peta dasar skala besar (1: 5000) untuk pembangunan nasional berkelanjutan yang merupakan proyek Badan Informasi Geospasial (BIG). Kebutuhan utangnya mencapai US$351,89 juta dan pendampingan US$56,43 juta yang bersumber dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE).

PLN juga membikin utang ke JICA untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hululais 1 dan 2 dengan kapasitas 2x55 MW sebesar US$204 juta dan pendampingan US$42 juta. 

Lalu, pinjaman tambahan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan 1 dan 2 dengan kapasitas 87 MW sebesar US$131,04 juta dan pendampingan US$8,98 juta.