Jakarta, elaeis.co - Kehadiran Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Silaturahim Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) di Medan pada Sabtu (27/8) lalu, dimanfaatkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FKPPN untuk menyampaikan keluh kesah dan aspirasi anggotanya.   

Ketua DPN FKPPN, Serta Ginting meminta LaNyalla untuk membantu memperjuangkan aspirasi dan harapan para anggotanya yang masih terus hidup di bawah garis kemiskinan. 

Aspirasi itu di antaranya mengenai hak Santunan Hari Tua (SHT) yang belum dibayar hingga kini.

“Kita harap Pak Ketua DPD RI dapat memperjuangkan penyelesaian pembayaran uang SHT bagi para Purnakarya yang hingga kini belum mereka terima. Padahal mereka sungguh sangat membutuhkan uang tersebut. Kami sudah mengadu ke Menteri BUMN (Erick Tohir, red), tetapi tidak ada respon sama sekali. Kami berharap Pak LaNyalla memperjuangkan hak kami," kata Serta dalam keterangan resminya dikutip elaeis.co, Selasa (30/8).

Serta Ginting mengatakan, SHT merupakan kewajiban BUMN Perkebunan Nusantara kepada Purnakarya. Jumlah total SHT yang belum dibayarkan mencapai Rp835,1 miliar yang merupakan hak dari 10.820 orang purnakarya.  

Tidak itu saja, Serta Ginting juga meminta Ketua DPD RI memperjuangkan peninjauan atas  rendahnya uang Manfaat Pensiun (MP) yang mereka terima setiap bulan.

“Anggota kami ada yang cuma mendapat Rp150.000 per bulan. Jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Kami juga mendesak agar PTPN segera menyelesaikan pembayaran Hak Jubilium kepada para purnakarya," kata dia.

Banyaknya penggarapan dan penjarahan lahan milik PTPN oleh pihak ketiga, turut disampaikannya. Serta Ginting pun berharap pemerintah serius menyelesaikan permasalahan itu agar PTPN kembali bisa memiliki lahan-lahan produktif dari cengkeraman mafia tanah. 

“Kami juga kecewa karena banyak di antara kami yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, karena di KTP kami tertulis Pensiunan BUMN. Padahal kondisi kami sangat membutuhkan," kata dia.

Permasalahan lain yang disampaikan Serta Ginting adalah agar Kementerian ATR/BPN membatalkan KSO Lahan PTPN II seluas 8.000,7 hektare untuk Pembangunan Kawasan Deli Megapolitan. Karenanya, di atas lahan tersebut masih dihuni dan ditempati oleh masyarakat dan pensiunan.  

Sementara Ketua Panitia Silaturahmi Nasional, M Jamil Sipayung, yang juga Ketua Harian FKPPN mengatakan para mantan pekerja di BUMN Perkebunan Nusantara yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari PTPN I sampai dengan PTPN XIV. 

“Kami pensiunan belum merdeka pak, ada belasan ribu orang yang belum tuntas santunan hari tuanya. Hak pensiunan belum dibayar sampai sekarang. Padahal itu kewajiban perusahaan. Untuk itu, kita minta Pak LaNyalla yang pernah menjadi Ketua Umum PSSI untuk mencetak gol atas perjuangan kami,” ujarnya.

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung menanggapi positif aspirasi yang didorong oleh FKPPN. 

Mantan Politisi Gerindra mengatakan, dalam waktu dekat ini permasalahan ini akan segera disampaikannya ke Presiden RI Joko Widodo.

Bahkan, pria berdarah Bugis itu juga menugaskan Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Muhammad Nuh, yang juga Senator asal Sumatera Utara, untuk memanggil Menteri BUMN Erick Tohir terkait hal itu.

“Semoga Presiden Jokowi langsung merespon hal ini. Karena bisa saja Pak Jokowi belum tahu soal ini. Saya tugaskan Pak Nuh, salah satu Senator asal Sumut yang bisa stand by mengawal aspirasi ini. Jadi silahkan koordinasi dengan Pak Nuh untuk mengawal aspirasi ini. Saya akan perjuangkan ini dengan izin Allah. Mohon doa agar berkah,” kata LaNyalla.

Muhammad Nuh juga menyatakan siap sewaktu-waktu untuk bertemu dan koordinasi lebih lanjut dengan Ketua DPN FKPPN. “Bapak-bapak tidak perlu ke Jakarta. Saya yang akan menemui bapak,” tandas Muhammad Nuh.