Jakarta, Elaeis.co - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terus mendorong agar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diperhatikan secara serius. Hal ini guna menjaga produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

Menurutnya, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Sebab memiliki berperan sebagai penghasil devisa negara. 

"Untuk itu, PSR perlu diperhatikan secara serius agar tidak kehilangan produktivitasnya. Program ini menyasar kebun kebun sawit rakyat dengan tanaman yang sudah tua," ujar Syahrul dalam akun media sosialnya yang dilihat Elaeis.co, Sabtu (6/11).

Lanjutnya, program PSR telah terbukti berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid 19  yakni dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memutar roda perekonomian. 

"Selain itu, saya juga mengajak para petani agar memanfaatkan lahan yang sedang proses replanting dengan ditanami jagung untuk sementara waktu. Sehingga, roda perekonomian masyarakat tetap berjalan," tuturnya.

Pada September lalu, panen perdana PSR di Riau dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. PSR perdana di Riau itu ditanam langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Kegiatan panen perdana itu dilaksanakan di Desa Suka Maju, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Selain Wakil Presiden yang menyaksikan langsung dari istana kepresidenan, gelaran ini juga disaksikan Gubernur Riau, Syamsuar, dan dihadiri langsung oleh Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung, serta sejumlah forkopimda lainnya. Tak lupa pula hadir 105 orang petani yang ikut dalam program PSR tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Rohil, Afrizal Sintong mengatakan saat ini luas wilayah Rohil saat ini mencapai 8.881 km persegi, dimana 68 persennya adalah kawasan hutan. Hal inilah yang menjadi kendala program PSR belum maksimal di Rohil.

"80 persen lahan petani berada dalam kawasan hutan. Jadi dari 5 ribu hektar lahan yang ditargetkan hingga saat ini baru tercapai 1.500 hektar lahan," katanya.

Padahal potensi Rohil dalam perkebunan sawit sangat menjanjikan. Kata Afrizal, Rohil memiliki 44 pabrik kelapa sawit (PKS) yang setiap beroperasi tiap PKS mampu mengolah 800 ton kelapa sawit. Jika dikalikan dengan 40 PKS saja sudah 32 ribu ton tiap harinya.

"Jadi warga kita banyak yang bergantung kepada kelapa sawit. Malah Rohil menjadi wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Riau," terangnya.

Untuk itu, Afrizal berharap pemerintah pusat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni membebaskan perkebunan rakyat yang berada dalam kawasan hutan. Hal ini dinilainya cukup sepadan jika dilihat dari potensi hasil kelapa sawit yang disuguhkan. Selain itu, saat ini petani juga masih kesulitan akan pupuk bersubsidi.

Selain kelapa sawit, Afrizal juga memaparkan bahwa Rohil merupakan wilayah penghasil minyak dan gas di wilayah Riau.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), DR Gulat Manurung memaparkan ada 4,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit di wilayah Riau. Jumlah ini tentu menjadikan Bumi Lancang Kuning memiliki perkebunan kelapa sawit terluas se-nusantara.

Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi dengan capaian PSR saat ini. Ini bukti keseriusan negara menjadikan petani sawit sebagai pahlawan percepatan ekonomi di Indonesia. Bagaimana tidak ada Rp372 triliun dikumpulkan petani untuk mengisi kas negara.

"Di Riau 82 persen dengan anggaran sebesar Rp30 juta/hektar gagal usul karena berada dalam kawasan hutan dan hingga kini masih menunggu pelepasan hutan tersebut. Untuk itu kita berharap Wapres membantu untuk segera melepaskan lahan tersebut dari kawasan hutan dan menerapkan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu," katanya.

Bukan hanya itu, hingga kini petani juga 100% petani masih bergantung pada pabrik koorporasi lantaran tidak memiliki satu pun pabrik untuk mengolah hasil panen yang ada. Oleh karena itu, dari hasil pungutan ekspor yang berpotensi Rp117 triliun, pemerintah mau membantu membangun pabrik di lokasi yang saat ini tengah melakukan panen perdana tersebut.

"PSR adalah harapan Pak Jokowi dan Pak Ma'aruf Amin, namun saat ini banyak banyak teman kita yang justru harus berhadapan dengan petugas hukum lantaran kebunnya berada di kawasan hutan. Malah harus menjalani sanksi pidana bukan sanksi administrasi. Kita berharap tak perlulah melalui sanksi pidana jika terkait dengan proses administrasi tadi," terangnya.

Sementara, Gubernur Riau, Syamsuar yang turut menyaksikan panen perdana tersebut menjelaskan perkebunan sawit di Riau dinilai membuka lapangan kerja yang sangat besar yakni mencapai 3,33 juta jiwa. Potensi ini menurutnya mampu menopang perekonomian di Riau khususnya dalam menjalani masa pandemi saat ini. Terlebih harga sawit yang saat ini masih cukup tinggi.

"PSR sendiri menjadi salah satu penentu perkembangan perkebunan di Riau. Namun tak dipungkiri masuknya perkebunan di kawasan hutan menjadi salah satu penghalang kesuksesan PSR tadi. Sebab, replanting dilahan yang masuk dalam kawasan hutan tidak dapat dilaksanakan hingga saat ini," paparnya.

Kata Syamsuar program PSR juga terbukti mampu meningkatkan peluang usaha masyarakat  Misalnya dalam sektor penangkaran bibit kelapa sawit. Darai data yang ada, sudah terdapat 98 produsen penangkapan bibit kelapa sawit yang tersebar di 11 kabupaten kota di Riau.

Sementara dalam kesempatannya Wakil Presiden, Ma'aruf Amin menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh petani sawit yang ikut dalam PSR dan akan melaksanakan panen perdana di wilayah Rohil tersebut. Ia mengatakan ini menjadi perwakilan kepada seluruh petani yang ikut dalam program PSR tersebut.

"PSR adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat yang tergolong rendah. Yakni hanya 3,1 ton/hektar. Padahal potensinya mencapai 8 ton/hektar. Tentu ini juga upaya pemerintah dalam sektor percepatan ekonomi nasional," katanya.

Target PSR hingga 2022 nanti adalah 540 ribu hektar sementara 2021 menyasar 180 ribu hektar degan alokasi anggaran mencapai Rp.570 triliun. Menurutnya untuk mencapai target itu perlu adanya sinergitas seluruh petani sawit.

"Petani swadaya adalah aktor utama lantaran menguasai hampir separuh perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah memandang pentingnya PSR untuk mensejahterakan masyarakat," paparnya.

Dikatakannya, terdapat 3 klaster diperhatikan dalam program PSR tersebut. Pertama adalah peguatan sektor hulu yang meliputi pembibitan, pengolahan selama masa tanam, peningkatan produktifitas, serta integrasi dengan ternak dan tanaman sela.

Kedua yakni penguatan hilir seperti penguatan permodalan, pengembangan dan pengolahan produksi pasca panen, hilirisasi produk turunan, pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawir serta menjaga harga CPO.

Terakhir yakni kualitas SDM. Ini meliputi pelatihan, pembinaan, magang, konsultasi managemen usaha, penguasaan sistem tekhnologi, kontrol kualitas dan sebagainya.

Sementara program Santriprenuer menurut Ma'aruf adalah bagian dari pengembangan ekonomi real di pesantren. "Kita sangat menyambut baik program ini. Ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian pesantren. Bahkan juga menciptakan Satri yang berkarakter. Kalau saya menyebutnya GUS IWAN yakni santri bagus,  pinter ngaji, usahawan," tegasnya.

Rencananya kegiatan yang sama akan dilakukan di 22 DPW APKASINDO se-Nusantara. Hal ini bertujuan untuk menyemangati semua petani sawit agar bisa menjadi terdepan dan membantu pemulihan ekonomi dimasa pandemi. Sebab, petani sawit adalah petarung untuk ekonomi Indonesia.

Untuk diketahui lahan PSR yang perdana dipanen ini sejatinya adalah sawit yang ditanam perdana oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu. Sehingga gelaran ini mengangkat tema "Pak Jokowi yang nanam, Pak Wapres yang manen". 

Rata-rata produksi sawit PSR ini 2,1 ton/ha/bulan, padahal baru berumur 3 tahun 3 bulan. Untuk luas lahan panen perdana dalam program PSR itu seluas 266 hektar yang termasuk tahap 1. Tahap selanjutnya sudah mencapai ribuan Ha, termasuk yang ditanam  Pak Dr.Moeldoko, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, 2019 lalu. 

Di program PSR tahap 1 itu tercatat ada 105 keluarga petani sawit yang terlibat. Proses pengelolaan dari penanaman hingga panen dikelola oleh KUD di desa setempat di bawah pengawasan dan pendampingan DPD APKASINDO Rokan Hilir.