Jakarta, elaeis.co - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membuka Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Rakerteknas PPI) tahun 2023 di Jakarta beberapa hari lalu.  

Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Pemda berperan sangat penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim, karena eksternalitas lingkungan itu sebetulnya paling kena ke kabupaten/kota.

Peran provinsi sangat besar dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim. Perpres Nomor 98 tahun 2021 mengamanatkan Provinsi menetapkan baseline dan target penurunan emisi GRK serta ketahanan, rencana aksi, pelaksanaan aksi dan pemantauan, katanya dikutip elaeis.co dalam siaran pers PPIP. 

"Jadi eksternalitas lingkungan itu sebetulnya paling kena ke kabupaten/kota, maka peran provinsi sangat besar dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim," ujarnya.  

Perpres nomor 98 tahun 2021 mengatakan, provinsi untuk menetapkan baseline dan target penurunan emisi GRK serta ketahanan, rencana aksi, pelaksanaan aksi dan pemantauan. Untuk pelaksanaan aksi kabupaten dan kota menjadi bagian dari aksi tingkat provinsi.

Selain itu, terdapat mandat berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional untuk inventarisasi GRK. Dengan begitu, pelaksanan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional dan sektor menjadi kesatuan dengan tingkat daerah adanya alignment atau ada keterkaitan dan keheresnsinya. 

Kemudian, lanjutnya, menggunakan metodologi yang sama agar tidak terjadi double counting dan dapat menghasilkan kinerja yang dalam measurement, reporting, dan verificationnya satu arah atau MRV-able. 

Pada konteks nilai ekonomi karbon, Siti Nurbaya mengingatkan Pemda berhati-hati agar perdagangan karbon yang dilakukan
sesuai dengan peraturan dan mendahulukan upaya pengurangan emisi GRK secara langsung serta tidak menjadi alat 'green washing'.

"Saya mendorong agar potensi REDD+ dari seluruh wilayah hutan Indonesia dimaksimalkan untuk mendapatkan insentif, memperkuat enabling condition, dan mencegah perpindahan unit karbon ke luar negeri, sehingga target NDC dan Indonesia FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai," pungkasnya. 

Sementara itu, dalam laporannya Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, menyampaikan Rakerteknas PPI yang bertema "Sinergi dan Kolaborasi Implementasi Nationally Determined Contribution" tersebut diselenggarakan secara luring dan melibatkan lebih dari seratus undangan yang berasal dari Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri serta Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup se-Indonesia.

"Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan pemahaman, komitmen dan kontribusi kita semua dalam pengendalian perubahan iklim," ungkapnya. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Penasihat Senior Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK dan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama KLHK.