Jakarta, elaeis.co - Salah satu isi program Nawacita yang didengungkan Presiden Joko Widodo saat maju di Pemilihan Presiden 2014 lalu adalah pemberian akses kelola kawasan hutan kepada rakyat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui program perhutanan sosial. 

Direktur AZ Law Office & Conflict Resolution Center, Ahmad Zazali SH, perhutanan sosial merupakan program memberikan akses legal kepada masyarakat terhadap kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektare melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan, serta Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) khusus untuk hutan Jawa. 

"Perhutanan sosial merupakan pewujudan dari Nawacita ke-1 yaitu negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara  Indonesia," kata Ahmad dalam keterangan tertulis kepada elaeis.co, Selasa (27/12).

Sementara Nawacita ke-6, lanjutnya, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan Nawacita ke-7 mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

"Target pemberian akses-akses legal seluas 12,7 juta hektare ini bahkan dibahas secara serius di rumah transisi sebelum Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik, dengan maksud agar hutan Indonesia dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Sejalan dengan target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLH) era Presiden Jokowi bahkan secara khusus menetapkan Direktrorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) untuk mewujudkan program Nawacita Jokowi berhubungan dengan perhutanan sosial. 

Bahkan, belakangan Pehutanan Sosial mendapat keistimewaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sekaligus terjadi penambahan alokasi perhutanan sosial seluas 1 juta hektare dari hutan Jawa yang dikelola Perhutani, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, yang menyatakan bahwa dari hutan seluas 2,4 juta hektare yang dikelola Perhutani se-Jawa akan menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) atau Perhutanan Sosial Pulau Jawa. 

Capaian Perhutanan Sosial Masih Jauh dari Target 

Dikutip dari situs Kementerian LHK dan akun resmi instagram Ditjen PSKL dinyatakan bahwa hingga 1 Oktober 2022, capaian target perhutanan sosial baru seluas 5.087.754 hektare yang diperuntukkan bagi 1.127.815 Kepala Keluarga (KK) melalui 7.694 Unit Surat Keputusan (SK). 

Jika diperinci, maka capaian tersebut terdiri atas;
1. Hutan Desa dengan luas 2.013.017,21 hektare.

2. Hutan Kemasyarakatan (HKM) dengan luas 916.414,60 hektare.

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luas 355.185,08 hektare.

4.Kemitraan Kehutanan (KK), meliput Kulin KK dengan luas 571.622,38 hektare dan IPHPS dengan luas 34.789,79 hektare.

5. Hutan adat mencapai 1.196.725,01 hektare (Penetapan Hutan Adat 108.576 hektare dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 hektare).

"Dengan demikian pencapaian perhutanan sosial masih jauh dari target 12,7 juta hektare seperti yang diharapkan oleh program Nawacita Jokowi," kata Ahmad.

Pencapaian tersebut, lanjutnya, setara dengan 40,1 persen atau menjadi hanya 31,5 persen jika hutan adat dikurangi luas indikatif hutan adat 1.088.149 hektare. Sementara pemerintahan presiden Jokowi akan berakhir pada tahun 2024. 

Masih rendahnya pencapaian perhutanan sosial ini, seperti sesuai dengan pernyataan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada tahun 2017 yang sempat menyatakan keraguannya bisa mencapai target 12,7 juta hektare.

Menurut Siti Nurbaya ketika itu, target perhutanan sosial yang paling realistis seharusnya hanya 4,4 juta hektare sampai 5 juta hektare saja.

Setengah Hati Pengakuan Hutan Adat 

Pencapaian 40,1 persen atau 31,5 persen perhutanan sosial ini pun masih banyak menjadi tanda tanya bagi Masyarakat Hukum Adat dan organisasi Pejuang Masyarakat Adat di Indonesia, terutama terkait capaian pada hutan adat. 

Pencapaian pada hutan adat yang diklaim seluas 1.196.725,10 hektare, ternyata sesungguhnya baru seluas 108.576 hektare yang mendapatkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Hutan Adat, sedangkan mayoritas sisanya atau seluas 1.088.149 hektare hanya sampai pada status Indikatif hutan adat yang belum memiliki konsekuensi hukum lahirnya hak bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat tersebut. 

Sementara potensi wilayah adat yang sudah terregistrasi menurut Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sedikitnya mencapai luas 12,4 juta hektare yang tersebar pada 1.034 wilayah adat di 29 provinsi dan 136 Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas 2,46 juta hektare atau hanya 19,8 persen dari total wilayah adat yang sudah terregistrasi oleh BRWA. 

Dari 12,4 juta hektare wilayah adat yang sudah diregistrasi BRWA tersebut, potensi hutan adatnya mencapai 8,35 juta hektare. 

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan data luas hutan adat yang sudah diakui Kementerian LHK, maka baru 1,30 persen dari potensi hutan adat yang ada saat ini, karena itu pantaslah kalau hal ini disebut sebagai suatu bentuk komitmen yang setengah hati dari KLHK.

Sedikitnya hutan adat yang sudah diakui secara hukum melalui SK penetapan tersebut, bahkan sering menjadi keluhan dari penggiat masyarakat adat, namun tidak ada solusi yang kongkrit untuk mempercepat pengakuan hutan adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. 

Kendati demikian, dalam berbagai forum internasional, Kementerian LHK seringkali mendengungkan komitmen pengakuan dan penghormatan terhadap  masyarakat hukum adat.

Pengukuran yang setengah hati terhadap hutan adat ini bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang menyatakan bahwa ruang hidup masyarakat adat itu bukan hutan negara.

Adapun kendala yang paling dikeluhkan oleh organisasi pejuang masyarakat adat di Indonesia terhadap pengakuan masyarakat adat dan hutan adatnya yaitu: 

1.Persyaratan dan proses pengajuan hutan adat yang sulit karena masih mensyaratkan harus ada pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintahan Kabupaten/kota melalui SK Kepala Daerah atau Peraturan Daerah.

2. Pembatasan-pembatasan yang memperpanjang proses pengakuan di Kementerian LHK, terutama jika terkait dengan kawasan hutan dengan fungsi konservasi.

3. Dukungan sumber daya manusia, anggaran dan program pengakuan masyarakat adat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang lemah. 

Secara fundamental, lemahnya komitmen pengakuan hutan adat oleh Kementerian LHK juga berhubungan erat dengan lemahnya dukungan politik terhadap RUU Masyarakat Adat yang telah digagas organisasi perjuangan Masyarakat Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak tahun 2009 dan mulai diusulkan menjadi inisiatif DPR RI melalui Fraksi PDIP pada tahun 2012, lalu mulai masuk dalam program legislasi nasional pada tahun 2013. 

"Lahirnya UU Masyarakat Adat diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia," pungkasnya.