Pessel, elaeis.co - Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) minggu depan akan diundang DPRD Pessel. Undangan tersebut berkaitan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai penerapan harga kelapa sawit di kabupaten tersebut.

"Rencana akan kita undang pada 22 Juni 2026 nanti. Selain para PKS kita juga undang semua pihak terkait di kabupaten bahkan juga pihak Pemprov," ujar Anggota DPRD Pessel Novermal saat berbincang dengan elaeis.co, Jumat (19/6).

Sebelumnya, Novermal yang merupakan politisi dari fraksi PAN tersebut telah melaporkan lima PKS ke Komisi Perlindungan dan Persaingan Usaha (KPPU) terkait penetapan harga sawit yang dinilai merugikan petani. Dimana harga yang diterapkan sangat rendah bahkan paling rendah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Tak hanya di pusat, pihaknya juga tembuskan laporan tersebut ke KPPU di kota Medan yang juga menjadi salah satu pengawas dunia usaha, termasuk di Pessel.

Meski belum mendapat jawaban namun langkah tersebut cukup mendapat respon dari PKS yang ada. Dimana terjadi perubahan harga di dua PKS yang dilaporkan. Harga yang diterapkan dua PKS itu sudah setara dengan PKS lain.

"Ada perubahan sedikit, tapi harga masih jauh di bawah kabupaten Sijunjung," jelasnya.

Untuk diketahui, sejumlah PKS yang dilaporkan tersebut yakni PT Incasi Raya Sudetan POM di Teluk Ampalu Inderapura,  PT Sumatera Jaya Agro Lestari di Teluk Ampalu, Inderapura,  PT Transco Energi Utama di Tiga Sungai, Inderapura, PT Kemilau Permata Sawit di Kubu, Tapan dan  PT Muara Sawit Lestari di Lunang Selatan, Lunang.