Bengkulu, elaeis.co - Masyarakat Air Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, menyerahkan segepok dokumen pengaduan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Paspampres. Mereka meminta Presiden Jokowi menutup PT Bimasraya Sawitindo (BRS) karena perusahaan sawit tersebut tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yang jelas.

Puluhan masyarakat Air Palik sempat melakukan unjuk rasa dalam upaya menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Jokowi, Jumat (21/7) lalu. Sayangnya, upaya mereka bertemu langsung Jokowi dihadang pihak keamanan dan kepolisian di Simpang Kerkap.

"Kami menggugat keberadaan PT BRS dengan menyampaikan aspirasi langsung kepada Bapak Jokowi. Namun, kami dihadang oleh pihak kepolisian. Taoi kami tidak patah semangat dan memberikan dokumen pengaduan di lokasi lain," kata warga Air Palik, Duriman, Sabtu (22/7).

Dokumen itu berisikan keluhan dan permintaan penutupan PT BRS tersebut diserahkan tepatnya di Desa Pal 30 Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat Air Palik merasa terbantu dengan kehadiran Paspampres yang mengawal mobil kepresidenan sehingga dokumen tersebut bisa sampai ke tangan Jokowi.

"Harapan kami sangat sederhana, semoga berkas dokumen pengaduan kami dapat disampaikan dengan baik kepada Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh beliau. Kami ingin keadilan dan kebenaran terwujud dalam permasalahan ini," tambah Duriman.

Masyarakat Air Palik berpendapat PT BRS saat ini tidak memiliki HGU yang sah sehingga operasionalnya seharusnya dihentikan. "Selain itu, banyak tanah masyarakat dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit tersebut. Kami berharap presiden membantu menyelesaikan masalah ini. PT BRS harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kerugian yang ditanggung masyarakat," tegas Duriman.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT BRS. Juga belum diketahui bagaimana respon Jokowi terkait pengaduan masyarakat Air Palik.