Medan, elaeis.co - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (sumut) masih bergejolak hingga kini. Kementerian Pertanian (kementan) menurunkan tim bersama gugus tugas melakukan monitoring harga pembelian TBS produksi pekebun di beberapa sentra kelapa sawit di Sumut.

Selain pengawasan terhadap penetapan harga TBS petani, tim yang dipimpin langsung oleh Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah, juga melakukan pembinaan perizinan usaha perkebunan.

Kunjungan Andi didamping oleh Kepala BBPPTP Medan Agus Hartono, Direktur Perlindungan Perkebunan sekaligus Plt Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Baginda Siagian, dan Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Hendratmojo Bagus Hudoro.

Dalam pertemuan dengan para kepala dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten sentra kelapa sawit Sumut, Andi menjelaskan bahwa sinergitas antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus diperkuat dalam menghadapi penurunan harga TBS yang sampai saat ini menjadi permasalahan dan momok menakutkan bagi para petani kelapa sawit.

“Direktorat teknis harus mempersiapkan langkah dan prediksi yang akan terjadi ke depannya agar dampak negatif yang akan terjadi terhadap kebun bisa diminimasilir,” katanya dalam keterangan resmi Disbun Sumut.

“Saya berharap kita harus bisa menjadi penyaring dan penghambat berita hoax di tengah masyarakat, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya tapi mencari solusi bersama. Karena banyak pihak yang memanfaatkan hal-hal ini untuk memprovokasi masyarakat,” tambahnya.

Dia mengaku akan terus berusaha dan menjalin komunikasi terkait harga TBS dengan semua pihak terkait, termasuk kelompok tani dan pabrik kelapa sawit (PKS).

Dalam kunjungannya ke Sumut, Andi dan rombongan menyempatkan mendatangi sejumlah PKS.

“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kemitraan yang harmonis, saling memberikan dukungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun demi kesejahteraan bersama,” kata Baginda Siagian.

Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi kelompok tani selaku pekebun adalah perolehan harga hanya di tingkat pengepul, bukan di tingkat PKS.

“Itu sebabnya pemerintah mendorong pekebun untuk membentuk kelembagaan dan bermitra dengan PKS sehingga hasil produksinya dapat memperoleh jaminan pasar dan kepastian harga berdasarkan ketetapan pemerintah. Selain itu, perusahaan perkebunan juga dapat memperoleh jaminan mutu hasil yang maksimal,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Lis Handayani Siregar, menambahkan, pihaknya siap menjadi mediator dan mengajak semua instansi yang membidangi perkebunan di kabupaten untuk terus aktif menahan isu negatif tentang sawit yang berkembang di tengah masyarakat.

“Caranya, dengan membina tata kelola kelapa sawit yang baik dan benar,” katanya.