Jakarta, Elaeis.co - Rencana moratorium alias penghentian sementara izin pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung ditunda.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Juaidi Rusli, mengatakan, penundaan dilakukan didasarkan masih banyaknya data luas lahan perkebunan sawit yang belum terhimpun secara jelas dan lengkap.

"Kita himpun data dahulu seluruh luasan sawit. Ada di izin usaha perkebunan (IUP) SPDB luasannya yang di bawah 25 hektar milik masyarakat dengan surat tanda daftar budidaya, ada juga di luar itu, belum lagi di dalam kawasan hutan," jelas Juaidi, seperti dikutip Bangkapos.com, kemarin.

Dia, menjelaskan berdasarkan data sementara, jumlah lahan perkebunan sawit produktif di provinsi itu saat ini seluas 170.000 hektar dan secara keseluruhan hampir mencapai 230.000 hektar.

“Belum ditambah dari kebun masyarakat 75.000 hektar dan belum dalam kawasan hutan. Kita masih data baru, nanti baru kita konversikan dengan daya dukung dengan kepulauan Bangka Belitung ini. Apakah komposisi sawit sekarang ini melampaui daya dukung atau kurang. Ini perlu kajian secara ilmiah, jangan hanya didominasi sawit. Tetapi juga diberikan ruang untuk tanaman lain. Sudah ada diarahkan berdasarkan RT/RW, ada sub sektor lainya," tegasnya.

Dia juga mengakui, saat ini komoditi perkebunan sawit cukup besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Selain itu harga buah sawit yang tinggi saat ini menjadi daya tarik petani dan masyarakat.

"Sekarang harganya naik di tingkat dunia karena permintaan yang tinggi. Tetapi nanti juga bakal ada turunan dari Crude Palm Oil (CPO) sudah mulai berkembang, CPO itu sudah dibuat untuk bahan bakar, bisa tambah mahal lagi," terangnya.

Tetapi, walaupun mahal, Juaidi tetap meyakini bahwa perkebunan sawit tidak boleh berlebihan. Perlu ada dukungan alam jangan sampai kebablasan semuanya dijadikan perkebunan sawit.

"Jangan daerah ini sawit semua, harus dimbangi komoditi lain sebagai penyangga. Ketika harga sawit turun, dengan ada komoditi lain membuat harga lebih stabil. Karena hampir semua wilayah di Indonesia ini didominasi sawit. Termasuk daerah kepuluan Bangka Belitung, maka perlu melihat daya dukung dan tampung lingkungan sebagai provinsi kepulauan. Bukan berarti sawit tidak boleh, tetapi ada batasan tertentu," kata Juaidi.