Pangkalan Kerinci, elaeis.co - Biaya pengurusan surat tanda daftar budidaya (STDB) saat ini ditalangi oleh pemerintah pusat. Namun sejauh ini tidak banyak petani sawit swadaya yang mengetahui hal itu.

"Sekitar lima tahun yang lalu, atau mungkin lebih, saya dan teman-teman petani sawit swadaya di Kecamatan Ukui dan Kecamatan Kerumutan pernah mencoba mengurus STDB bagi kebun kami. Tapi repotnya minta ampun," kata Soenardi kepada elaeis.co, Kamis (24/3/2022).

Ia adalah petani sawit swadaya di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Bendahara DPD Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Pelalawan ini mengungkapkan, mereka saat itu bahkan tidak tahu pasti apakah mengurus STDB itu harus ke Dinas Perkebunan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Riau.

Karena proses yang dinilai rumit, mereka akhirnya tak melanjutkan pengurusan STDB tersebut. Beberapa waktu kemudian, Soenardi menyebutkan ada beberapa oknum yang mengatasnamakan dinas tertentu dari Pemprov Riau yang mengaku bisa mempermudah pengurusan STDB.

"Saat itu mereka minta Rp 5 juta per kavling untuk satu STDB, kami mana mau. Waktu itu kami menyatakan sebaiknya tidak diurus saja STDB walau sebenarnya sangat penting perannya," katanya.

Namun ia menegaskan bahwa itu adalah pengalaman pahit mereka di masa lampau. Mereka sendiri tidak tahu dan tidak yakin kalau para oknum yang meminta duit itu apakah benar dari Pemprov Riau atau tidak. 

Soenardi mengaku kini kembali optimis para petani sawit di Pelalawan bisa mendapatkan STDB. Sebab, di bawah kepemimpinan Hj Karmila Sari di DPW Samade Riau dan didukung penuh oleh Tolen Ketaren selaku Ketua Umum DPP Samade, banyak aktivitas yang menginsipirasi yang sudah dilakukan.

Ia menunjuk workshop lidi sawit yang saat ini dilakukan Samade Riau sebagai salah satu kegiatan menginsipirasi dan berpotensi menguatkan ekonomi petani sawit melalui kaum ibu rumah tangga. 

"Nah, untuk STDB ini, saya yakin Samade Riau bisa dan harus bisa masuk membantu para petani di Pelalawan, termasuk di Ukui dan Kerumutan, untuk mendapatkan STDB," kata dia.

Ia mengakui teman-temannya sesama petani sudah menanyakan kemungkinan untuk mengurus STDB kembali melalui Samade Riau. Mereka sadar benar STDB sangat penting karena itu adalah jalan masuk bagi mereka untuk ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesia sustainable palm oil (ISPO).