Jambi, elaeis.co - Permasalahan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang rendah, masih menimbulkan gejolak di lini petani. Terlebih petani swadaya yang tidak bermitra dengan perusahaan.

Sebab, hasil kebun kelapa sawit mereka justru tidak terserap maksimal oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Meskipun terserap namun harga yang dibandrol cenderung rendah.

Dengan begitu muncul ide petani yang berharap mendapatkan izin atau bantuan untuk mendirikan PKS dari pemerintah.

"Saat ini buah bagus, namun kondisi tidak mendukung," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW APKASINDO Jambi, Dermawan Harry Oetomo kepada elaeis.co, Kamis (7/7).

Menurutnya jika dalam suatu kawasan atau satu hamparan, satu desa, bahkan kecamatan terdapat kebun kelapa sawit yang dapat dimaksimalkan untuk memenuhi produksi PKS, seharusnya pemerintah melalui BPDPKS dapat membangun atau mendirikan PKS. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan program sarana prasarana (sarpras) yang ada.

"Minimal dapat menampung hasil kebun masyarakat. Jadi petani tidak perlu menjual ke wilayah yang jauh dan berpotensi merusak jalan yang ada, karena mobil gak banyak keluar," bebernya.

Bahkan hal ini bisa menjadi perhatian meski hanya diusulkan oleh beberapa kelompok tani. Selain itu pemerintah daerah mestinya kata Harry, juga mengetahui potensi ini. Selanjutnya mengaktifkan kembali BUMD guna mendukung para petani tadi.

"Katanya petani pahlawan devisa negara namun faktanya justru menjadi korban kebijakan yang ada," tuturnya.

"Saat ini sudah gawat darurat kondisinya, kita petani tidak bisa juga hanya menunggu dan melihat. Sudah 10 tahun begitu dilakukan petani," imbuhnya.