Nusantara 

Norwegia dan REDD+: Awalnya Senang, Lalu Meriang

Norwegia dan REDD+: Awalnya Senang, Lalu Meriang

Jakarta, Elaeis.co - Dr Ir Tungkot Sipayung tak bisa menahan tawa setiap diingatkan tentang 'putus kontrak' Kerja Sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation/REDD+).

Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) itu geli melihat sikap Kerajaan Norwegia yang tidak konsisten menjalankan Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) REDD+ yang dibuat dengan Pemerintah Indonesia.

Sikap ingkar Norwegia itu berujung pada pemutusan kerja sama oleh pemerintah Indonesia per tanggal 10 September 2021. 

"Agar semua orang tahu, awalnya Eropa, termasuk Norwegia, sangat mendukung REDD I atau REDD awal. Merekalah yang merancang REDD ini sejak awal. REDD yang pertama tak ada keharusan soal pemberian kompensasi dana ke Indonesia. Baru di REDD II atau REDD+ ada kompensasi itu," katanya kepada Elaeis.co, Senin (13/9/2021).

Disebut REDD+ karena memang ada penyempurnaan, termasuk terkait kompensansi jika Indonesia mampu menurunkan emisi GRK dalam kadar dan waktu tertentu. 

"REDD I itu dirancang untuk periode 2010-2020. Saat itu Norwegia dan Uni Eropa secara umum melihat sawit ternyata benar-benar mampu menurunkan emisi GRK bila dibandingkan tanaman rapheseed dan bunga matahari yang banyak dikembangkan di Eropa. Bahkan lebih baik dari minyak fosil. Penilaian itu justru berdasarkan hasil dari join research atau penelitian bersama yang hasilnya diumumkan oleh pihak Uni Eropa sendiri," bebernya.

Hasil penelitian itu, sambungnya, juga membuktikan bahwa minyak sawit jauh lebih efektif, efesien, dan lebih murah untuk digunakan sebagai biodiesel untuk sektor transportasi ketimbang harus menggunakan minyak nabati non-sawit.

Dari penelusuran Elaeis.co, REDD dimulai di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini ditandai dengan pertemuan antara Presiden SBY dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg di Oslo, Norwegia, Rabu (26/5/2010).

Tungkot mengatakan, dalam perjalanannya, Norwegia dan Uni Eropa melihat REDD I berdampak positif terhadap neraca perdagangan minyak sawit dan produk turunannya asal Indonesia. Sawit bahkan membekap minyak rapheseed dan bunga matahari yang mendapat proteksi oleh Eropa. 

Lalu di tahun 2014, kata Tungkot, Eropa mulai merancang aturan baru di REDD II yang membolehkan adanya phase out atau mengakhiri dominasi minyak sawit di 27 negara anggota Uni Eropa.

Agar kebijakan phase out itu punya dasar ilmiah, menurutnya, Uni Eropa lantas membiayai banyak penelitian dan NGO yang hasilnya bisa menjelek-jelekan sawit.

"Jadi, judul dan kesimpulan penelitian tentang sawit sudah ditentukan, sudah digariskan oleh Uni Eropa. Miris melihat sikap Uni Eropa ini, awalnya mereka senang menggunakan sawit untuk penurunan emisi GRK, kini mereka malah meriang karena sawit kemudian mengalahkan minyak rapheseed dan bunga matahari mereka," sebutnya.

Perubahan sikap Uni Eropa itu justru dicibir negara lain, termasuk Amerika Serikat. Kata Tungkot, banyak jurnal dari berbagai kampus di negara Paman Sam itu membuktikan bahwa kesimpulan-kesimpulan soal sawit di REDD II sangat salah. 

Berkaca pada pengalaman dengan Norwegia, Tungkot menyarankan agar Pemerintah Indonesia tidak lagi menjalin kerja sama dengan negara mana pun yang tidak mau menghormati kesepakatan bersama. 

Namun ia meminta pemerintah tetap fokus mengembangkan praktek perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sekaligus mendorong hilirisasi sawit dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik lagi agar tidak tergantung pada pasar Eropa.

"Pemerintah harus tetap yakin bahwa pembangunan perkebunan sawit yang berkelanjutan dilakukan untuk kebutuhan dan masa depan Indonesia, bukan karena takut terhadap Eropa atau Norwegia," tegasnya.

Editor: Rizal