Jakarta, Elaeis.co - Kebijakan Moratorium Sawit yang dijalankan pemerintah untuk menekan perluasan kebun sawit di kawasan hutan sudah berakhir September lalu. Hingga kini pemerintah belum menentukan sikap apakah memperpanjang atau menghentikan moratorium.

Pembahasan dan polemik soal moratorium pun sudah makin jarang dibicarakan akhir-akhir ini. Hingga tiba-tiba ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), mengeluarkan sikap meminta pemerintah memperpanjang Moratorium Sawit.

Pernyataan itu merupakan rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi Rekomendasi pada Muktamar NU di Lampung pekan lalu

Lewat situs resmi NU yang dikutip Kamis (30/12), Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar NU Alissa Wahid, mengatakan, moratorium merupakan bagian dari upaya melestarikan lingkungan dan mencegah perubahan iklim.

"Perlu diperpanjang selama 10 tahun," sebutnya.

NU meminta pemerintah tegas dalam menegakkan aturan untuk mengurangi pembabatan hutan. Organisasi itu juga menghimbau pengusaha dan pemilik perkebunan sawit menerapkan praktik budi daya yang baik atau good agricultural practices (GAP) untuk meningkatkan produktivitas kebun dan memaksimalkan penyerapan karbon.

"Pembangunan dan investasi sangat mempengaruhi lingkungan dan perubahan iklim. Dua aspek ini menjadi keprihatinan warga dunia saat ini," ujarnya.

Dia menilai Indonesia ikut berkontribusi terhadap perubahan iklim. Namun komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon harus diapresiasi. Apalagi upaya yang sudah dilakukan itu belum memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia.

"Pemerintah harus tetap fokus dalam upaya mengurangi deforestasi menjadi nol hektar pada tahun 2023," tukasnya.