Jakarta, elaeis.co - Ombudsman menilai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kelapa sawit tidak potensial untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng. Bahkan juga kurang efektif untuk mempertahankan ketersediannya.

Untuk itu pihaknya meminta agar Kementrian Perdagangan (Kemendag) mencabut kebijakan itu. Bahkan harus dilaksankan setidaknya 60 hari ke depan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto mengakan, pihaknya apresiasi dengan langkah Ombudsman yang telah melakukan kajian khusus terkait minyak goreng dan kebijakan pemerintah. "Sebetulnya kami belum puas dengan laporan Ombudsman ini. Sebab belum di buka semuanya," ujarnya kepada elaeis.co, Kamis (15/9).

Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, Darto mengaku sebetulnya petani tidak mengetahui secara detail kemana hasil kebun dipergunakan. Apakah untuk minyak goreng atau lainnya.

"Sub konteks TBS tidak jelas, apakah untuk minyak goreng atau apa. Terlebih juga untuk merek apa sebetulnya. Sebab ini ada hubungannya dengan anjloknya harga TBS lalu hingga membuat harga TBS tidak layak. Akhirnya petani sengsara," paparnya.

Ia berharap ke depan Ombudsman melakukan kajian baru khusus rantai pasok petani. Tujuannya agar ada kemitraan antara petani dan industri. Sebab kata Darto petani swadaya lah yang setiap hari menjual hasil kebunnya ke tengkulak. Bahkan harga 20-23 persen perbedaannya dengan harga penetapan.

"Ini yang harus dipangkas agar income mereka lebih bagus," imbuhnya.

Selanjutnya Darto juga menanggapi biasnya kewenangan BPDPKS dalam pelayanan terhadap petani. Menurutnya tidak ada revisi khusus yang langsung berhubungan dengan petani. Sehingga solusi yang dihadirkan justru tidak sesuai dengan permasalahan petani.

"Apa lagi saat ini daerah tidak memiliki program terkait kelap sawit lantaran tidak memiliki anggaran. Karena disedot semua oleh BPDPKS. BPDPKS ini seperti malaikat bagi petani, padahal faktanya tidak. Hanya beberapa persen saja program yang berhasil dilaksanakan," pungkasnya.