Jakarta, elaeis.co - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, berdiskusi dengan Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun-pekebun Kecil Malaysia (PKPKM), Adzmi Bin Hassan, tentang tata kelola industri sawit. Dialog itu berlangsung di Kantor PKPKM di Kuala Lumpur, Malaysia, baru-baru ini.

Ombudsman mengapresiasi peran PKPKM dalam membantu kesejahteraan pekebun kecil hingga keberhasilan mengadvokasi kenaikan Insentif Pengeluaran Getah (IPG) dan bantuan lainnya.

“PKPKM memiliki peranan yang luar biasa dalam membantu kesejahteraan pekebun kecil atau di Indonesia biasa disebut sawit rakyat. Keberhasilan ini patut dijadikan contoh untuk dapat diimplementasikan,” kata Najih dalam keterangan resmi dikutip Jumat (27/9).

Najih melanjutkan, sebelumnya tim Ombudsman telah melakukan tinjauan lapangan ke lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Pachitan, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Najih mengatakan, dari tinjauan tersebut dapat dilihat bahwa PKPKM berfungsi untuk mengkomunikasikan masalah pekebun kecil kepada pihak MPOB, pemerintah, maupun kerajaan. Misalnya jika muncul permasalahan harga dan hama monyet.

Di Malaysia, kategori pekebun kecil adalah pekebun dengan kepemilikan lahan seluas 2,5 hektar sampai 40 hektar kebun. Terkait kategori perusahaan adalah pekebun dengan kepemilikan lahan lebih dari 40 hektar.

Presiden PKPKM Adzmi Bin Hassan mengatakan, pada prinsipnya, pekebun kecil tidak boleh tertinggal arus perekonomian dunia. Hasil yang diterima para pekebun ini sesuai dengan apa yang dihasilkan dengan harga yang disepakati.

“Kita pastikan pekebun kecil tidak tertinggal dengan arus ekonomi dunia. Semuanya harus sejahtera,” tuturnya.

Dia menjelaskan, harga tandan buah segar (TBS) mengikuti harga pasar. Setiap pekan, MPOB mengeluarkan acuan harga TBS. Harga TBS tersebut termasuk variabel uang kutipan SES yang disetorkan dan dikelola oleh MPOB. Dana SES Sawit yang dikelola MPOB diambil pada setiap ton produksi pabrik kelapa sawit.

Kemudian, Adzmi menjelaskan fungsi PKPKM di antaranya menyatukan pekebun kecil, menyalurkan informasi terkait bantuan pemerintah kepada pekebun kecil, pembangunan koperasi, kerja sama strategis, memberikan pelatihan bagi pekerja/buruh, melakukan fungsi advokasi.

PKPKM juga menerima aduan atau keluhan dari pekebun kecil yang kemudian disampaikan kepada Biro Pengaduan Awam Kerajaan Malaysia. Permasalahan yang sering dilaporkan adalah persoalan harga dan hama.

Terkait replanting, dilaksanakan dengan penyediaan bibit sawit yang sudah tersertifikat oleh MPOB. Penerima program replanting adalah petani yang telah memperoleh sertifikat MSPO (Malaysia Sustainable Palm Oil). Hingga kini, 96 persen Petani kecil di Malaysia telah memiliki sertifikat MSPO.

"Petani yang belum mendapat MSPO adalah petani yang masih mengalami permasalahan lahan atau masih dalam proses penyelesaian yang ditangani oleh MPOB dengan pemerintah daerah setempat," sebutnya.