Bengkulu, elaeis.co – Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, M Rizon SHut MSi, menyoroti masalah harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. 

Dalam sebuah pernyataan, Rizon meminta pabrik kelapa sawit untuk mematuhi harga yang telah ditetapkan pemerintah untuk Desember 2023, yakni Rp 2.400 per kilogram.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas, dimana harga pembelian rata-rata TBS kelapa sawit masih berada di bawah standar yang telah ditentukan, mencapai angka di bawah Rp 2.200 per kilogram. 

Hal ini menjadi sorotan serius, mengingat pentingnya keadilan bagi para petani sebagai produsen utama dalam rantai pasok kelapa sawit.

Menanggapi situasi ini, M Rizon SHut MSi menekankan bahwa ketidakpatuhan pabrik kelapa sawit terhadap harga yang telah ditetapkan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan petani. 

"Kami berharap pabrik kelapa sawit dapat memberikan keadilan kepada para petani dengan membeli TBS kelapa sawit sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya, Sabtu (9/12).

Pernyataan Kepala Dinas tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan para petani untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kebutuhan para petani adalah kunci keberlanjutan sektor kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.

Dalam konteks ini, beberapa pihak menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kesenjangan harga yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. 

Sebagai tanggapan, Rizon berharap pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terlibat dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini guna mendukung kesejahteraan masyarakat petani kelapa sawit di wilayah tersebut.

"Kami berharap ada keterlibatan pemerintah pusat, karena banyak pabrik itu sulit mematuhi harga yang ditetapkan," ujarnya.

Situasi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkrit yang diambil untuk menyelesaikan disparitas harga TBS kelapa sawit, memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit, dan memberikan keadilan ekonomi bagi para petani sebagai tulang punggung sektor ini.

"Perlu adanya langkah konkrit agar tidak ada lagi disparitas harga TBS kelapa sawit di Bengkulu," pungkasnya.